Lhoksukon, Harianpaparazzi.com – Petani di Kabupaten Aceh Utara menjerit. Ribuan hektar sawah gagal ditanami akibat lumpur tebal dan rusaknya jaringan irigasi pasca banjir, sementara janji bantuan dari pemerintah belum sepenuhnya menyentuh mereka.
Kerusakan sektor pertanian pasca banjir semakin nyata. Sekitar 32 ribu hektar lahan sawah yang tersebar di tiga daerah irigasi Langkahan, Pase, dan Peusangan, terdampak, dengan sebagian besar tidak dapat difungsikan untuk musim tanam pertama tahun ini. Lumpur setinggi 20 hingga 30 sentimeter menutup lahan, saluran cacing dan drainase rusak, bahkan batas kepemilikan lahan banyak yang hilang.
Di wilayah timur, perbaikan jaringan irigasi mulai dilakukan oleh pihak terkait dengan melibatkan petani melalui pola gotong royong. Air mulai dialirkan secara bertahap di tengah proses perbaikan bendungan dan saluran. Sementara di wilayah tengah, uji coba pengairan irigasi Krueng Pase telah dilakukan untuk mengairi sekitar 8 ribu hektar lahan, meski kondisi jaringan belum sepenuhnya pulih. Adapun untuk wilayah Krueng Peusangan, hingga kini belum ada kepastian penanganan.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Utara, Erwandi, menyebutkan bahwa produksi padi secara umum masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun ia mengakui, kerusakan irigasi Jambo Aye dan kondisi lahan yang tertimbun lumpur menjadi ancaman serius. “Musim tanam awal banyak gagal karena lahan rusak dan tertutup lumpur. Irigasi Krueng Pase juga belum berfungsi maksimal meski sudah lima tahun dalam perbaikan,” ujarnya, Kamis (16/04).
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian saat ini tengah merehabilitasi sekitar 1.930 hektar lahan kategori rusak sedang di beberapa kecamatan, disertai bantuan benih padi. Namun, bantuan pupuk dan obat-obatan belum tersedia. Dari total usulan perbaikan mencapai 33 ribu hektar, baru sekitar 5 ribu hektar yang mendapatkan penanganan.
Di sisi lain, kepastian bagi petani untuk kembali turun ke sawah masih belum jelas. Erwandi mengakui, keberhasilan musim tanam berikutnya sangat bergantung pada kesiapan jaringan irigasi. Bahkan untuk penanganan lumpur yang mengendap di lahan, dibutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk normalisasi.
Sementara itu, sebagian petani menilai lumpur banjir dapat menyuburkan tanah. Namun dinas pertanian menegaskan, kondisi tersebut tetap membutuhkan penanganan serius agar tidak merusak struktur lahan.
Tokoh masyarakat Baktiya, Mukim Thaib, meminta pemerintah pusat tidak setengah hati dalam menangani dampak bencana terhadap petani. Ia menegaskan, pendekatan parsial hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat. “Petani butuh kepastian, bukan sekadar janji. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin kita menghadapi krisis pangan,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, dilema petani semakin nyata, di satu sisi lahan belum siap ditanami, di sisi lain kebutuhan hidup terus berjalan, sementara bantuan yang dijanjikan masih dinanti. (firdaus)
