Aceh Tamiang, Harianpaparazzi.com — Desakan publik agar Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, segera melakukan lelang jabatan eselon II kian menguat, menyusul banyaknya posisi kepala dinas yang hingga kini masih diisi pelaksana harian (Plh) lebih dari satu tahun sejak pelantikannya pada Februari 2025. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat efektivitas birokrasi, terutama dalam percepatan penanganan persoalan strategis seperti pemulihan pascabanjir.
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, Sabtu (26/04), menegaskan pihaknya telah menyampaikan desakan agar segera dilakukan perombakan kabinet melalui mekanisme lelang jabatan. Menurutnya, status Plh yang berkepanjangan membuat kewenangan pejabat menjadi terbatas dan berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program kerja di tingkat daerah.
Fadlon menjelaskan, percepatan pengisian jabatan definitif menjadi penting untuk memperkuat struktur birokrasi dan menjawab tuntutan masyarakat, terutama dalam pemulihan daerah pascabencana. Ia menekankan, pengisian jabatan harus mengedepankan profesionalisme, tanpa melihat latar belakang pejabat lama maupun baru, serta tetap melalui mekanisme pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, penundaan pengisian jabatan disebut turut dipengaruhi faktor teknis, termasuk banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun serta tertundanya proses seleksi akibat bencana banjir. Meski demikian, DPRK memastikan akan meminta penjelasan resmi dari bupati dalam sidang LKPJ mendatang, guna memastikan arah kebijakan penataan birokrasi berjalan transparan dan tepat sasaran. (Firdaus)
