IDI, Harianpaparazzi.com — Krisis irigasi pascabanjir memaksa warga di enam desa mengambil langkah darurat dengan menyewa alat berat secara swadaya untuk membersihkan saluran yang tersumbat. Kondisi ini terjadi di tengah belum adanya penanganan konkret dari pemerintah terhadap jaringan irigasi yang menjadi urat nadi pertanian masyarakat. Saluran irigasi sayap kanan yang melayani Buket Kareung, Seuneubok Saboh, Seuneubok Tuha, Alue Mirah, Pante Rambong, dan Pante Labu, dilaporkan tertutup lumpur dan material banjir hingga memutus total pasokan air ke sawah.
Tokoh masyarakat setempat, Zulkifli Aneuk Syuhada, menilai kondisi ini sebagai bentuk kelalaian serius pemerintah. Ia menegaskan, tanggung jawab perbaikan irigasi seharusnya berada di tangan negara, bukan dibebankan kepada masyarakat. “Ini bukan soal teknis semata, ini soal keberlangsungan hidup petani. Kalau irigasi tidak berfungsi, mereka kehilangan sumber penghasilan,” ujarnya. Dampaknya, petani di wilayah tersebut terancam gagal tanam, memperparah tekanan ekonomi pascabanjir.
Situasi semakin kompleks dengan belum rampungnya proyek irigasi Jambo Aye yang hingga kini masih terbengkalai. Keterlambatan proyek yang seharusnya menjadi penopang distribusi air justru memperdalam krisis di lapangan. Zulkifli juga menyoroti kinerja kontraktor pelaksana proyek tahun 2025 yang dinilai tidak menunjukkan kapasitas memadai, namun tetap dipercaya menggarap proyek strategis tersebut.
Di sisi lain, persoalan berulang juga terjadi di wilayah hulu, di mana tumpukan sampah dan gelondongan kayu kembali menyumbat bendungan irigasi di kawasan Langkahan. Ketua UPI DI Jambo Aye–Langkahan, Setia Budi, mengingatkan bahwa jika tidak ada penanganan menyeluruh, gangguan distribusi air akan terus berulang dan mengancam ribuan hektare lahan pertanian. Pemerintah daerah mengakui kerusakan infrastruktur akibat banjir hidrometeorologi 2025, namun hingga kini langkah penanganan dinilai belum menjawab kebutuhan mendesak di lapangan. (Firdaus)
