TAKENGON, Harianpaparazzi.com – Sebanyak 3.373 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Aceh Tengah kehilangan rumah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut sejak akhir Januari lalu. Meski ribuan korban telah menempati hunian sementara dan sebagian bantuan sosial mulai disalurkan, proses pemulihan daerah ini dinilai masih sangat bergantung pada percepatan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.
Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah, Drs. Windi Darsa, SH, MM, Jumat (5/6), mengatakan jumlah pengungsi yang terdampak bencana tercatat mencapai 34.640 KK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.373 KK kehilangan tempat tinggal dan saat ini hampir seluruhnya telah menempati hunian sementara yang dibangun pemerintah dan berbagai pihak.
Selain kehilangan rumah, bencana juga menghantam sektor ekonomi masyarakat. Dinas Sosial mencatat sedikitnya 12 ribu warga kehilangan mata pencaharian setelah kebun kopi, lahan pertanian, serta tanaman produktif lainnya rusak diterjang banjir dan longsor. Kondisi tersebut menyebabkan banyak keluarga yang sebelumnya hidup dari sektor pertanian kini masuk dalam kategori rentan miskin dan membutuhkan bantuan lanjutan untuk memulihkan kehidupan mereka.
Untuk membantu korban, pemerintah telah menyalurkan bantuan hidup (jadup) tahap pertama kepada 11.531 jiwa dengan total anggaran mencapai Rp5,188 miliar. Selain itu, sebanyak 3.428 KK juga dipersiapkan menerima bantuan pemulihan ekonomi dan penggantian perabot rumah tangga senilai Rp8 juta per keluarga atau total Rp27,424 miliar. Bantuan tersebut diberikan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pascabencana.
Namun demikian, Windi menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, pemulihan ekonomi masyarakat akan sulit berjalan optimal apabila akses transportasi belum sepenuhnya pulih. Hingga kini masih terdapat puluhan titik jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan. Sedikitnya 71 jembatan terdampak bencana, sementara beberapa ruas jalan penghubung menuju Aceh Tengah masih dalam tahap penanganan darurat akibat longsor dan amblas.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur. Selama akses jalan dan jembatan belum normal, biaya distribusi barang tetap tinggi dan aktivitas ekonomi masyarakat belum bisa pulih sepenuhnya,” kata Windi.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga terus melakukan pendataan lanjutan bersama BPBD dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR). Data korban masih mengalami perubahan seiring proses verifikasi di lapangan, termasuk pendataan warga yang kehilangan mata pencaharian dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, serta anak yatim piatu yang menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. (daus husen)
