Taput, harianparazzi.com – 12 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II BPSDM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Visitasi (kunjungan) ke Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan.
Salah satu dari 12 peserta visitasi tergabung dalam kelompok 2 PKN adalah Eliston Lumbantobing S.Sos MM Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tapanuli Utara.
Visitasi atau kunjungan kerja PKN Tingkat 2 BPSDM tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan salah satu Daerah yang mengalami bencana pada akhir tahun 2025 yang lalu.
Visitasi ini dilaksanakan pada 21 Juli 2026 dengan tema” Kepemimpinan Adaptif dalam transformasi tata kelola penanggulangan bencana untuk mewujudkan resiliensi dan daya saing daerah”
Menjadi tujuan visitasi karena Pemerintah Tapanuli Selatan (Tapsel) menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanggulangan bencana melalui kolaborasi lintas sektor yang cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, TNI/Polri, Media dan masyarakat telah menghadirkan penanganan bencana yang responsif, humanis, serta memberikan perlindungan bagi kelompok rentan.
Melalui prinsip “Dalihan Na Tolu” Pemerintah Tapsel menjadi benchmarking sebagai daerah yang terus memperkuat ketangguhan dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Berdasarkan hasil pengamatan dan dialog dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, Visitasi Kelompok 2 memberikan rekomendasi strategis dalam rangka penanganan kelompok rentan sebagai berikut:”
1. Tata Kelola Regulasi & Penganggaran Inklusif.
Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berbasis kesetaraan untuk mengarusutamakan perlindungan kelompok rentan di seluruh tahapan bencana. Langkah ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus serta pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Kelompok Rentan lintas sektor (BPBD, Dinsos, Dinkes, DP3A, dan Pemdes).
2.Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
Sistem ini dikembangkan dengan tujuan agar mudah diakses seluruh lapisan (termasuk disabilitas) melalui multimedia dan bahasa lokal, disempurnakan dengan prosedur evakuasi khusus, sarana transportasi ramah rentan, serta edukasi dan simulasi berkala.
3.Infrastruktur Inklusif & Kebutuhan Dasar.
Setiap lokasi pengungsian wajib dilengkapi sarana ramah disabilitas, ruang laktasi, ruang ramah anak, layanan kesehatan mobile, dan Dukungan Psikososial (LDP). Pemenuhan kebutuhan spesifik seperti gizi balita/lansia, sanitasi perempuan, obat-obatan, dan alat bantu disabilitas harus terjamin secara rinci dan tepat sasaran.
4.Sinergi Pentahelix & Kepemimpinan Adaptif.
Reseliensi dapat dicapai melalui kolaborasi lintas lini: Akademisi (kajian berbasis data), Dunia Usaha (dana CSR & logistik), Media (edukasi publik), dan Komunitas (kader siaga bencana). Seluruh upaya ini digerakkan oleh Kepemimpinan Adaptif di daerah guna memastikan perlindungan kelompok rentan menjadi prioritas utama penanggulangan bencana.”
Kelompok 2 Visitasi PKN II terdiri dari :
Eliston Lumbantobing, S.Sos, MM (Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara), Yunita Sari, SH, MH (Kepala BPBD Kota Medan), Ali Armaya ST, MM ( Kepala BKPP kabupaten Labuhan Batu), Imron Rosadi Siregar, S.Pd, MM (Kepala BKAD Kabupaten LABUSEL), Bazatulo Laia, S.Pd MA (Asisten Administrasi Umum Kabupaten Nias Selatan), Yosmar Difia, SE.MM (Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Pasaman Barat), Albert Rismawanto Saragih, S.IP MSi (Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Simalungun).
Kemudian, Bobpresly Saragih, S.Sos MSi (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun), Erwin Bachari, SP, M.MA( Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat), Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP, MSi (Sekda Pematangsiantar), Drs Mudahalam Purba ( Staf Ahli Bupati Simalungun Bidang Pemerintahan dan Kesra) serta Revival Nache, S.Hut MM ( Kepala BPBD Kabupaten Nias Selatan). (Marudut)
