IDI, Harianpaparazzi.com — Ribuan hektare lahan persawahan di Kabupaten Aceh Timur hingga kini masih belum dapat digarap petani pascabanjir besar yang melanda wilayah itu akhir tahun 2025 lalu. Lambannya normalisasi saluran irigasi primer dan sekunder dinilai menjadi penyebab utama petani gagal kembali turun ke sawah menjelang musim kemarau.
Pantauan Harianpaparazzi.com, Minggu (25/05), di sepanjang jalur nasional Medan–Banda Aceh, terutama di kawasan Kecamatan Pante Bidari, Madat, hingga Simpang Ulim, ratusan hektare sawah tampak terbengkalai. Sebagian lahan masih dipenuhi lumpur bekas banjir, sementara sebagian lainnya mulai mengering dan mengeras akibat tidak mendapat pasokan air.
Sejumlah petani mengaku kesulitan membajak sawah karena lapisan lumpur yang bercampur tanah membuat permukaan lahan menjadi keras. Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya distribusi air dari saluran irigasi sekunder dan tersier.
“Air tidak masuk ke sawah. Saluran masih banyak tersumbat lumpur. Kami belum berani turun tanam,” ujar salah seorang petani di Kecamatan Pante Bidari.
Namun sebagian petani lainnya menilai lumpur pascabanjir sebenarnya dapat meningkatkan kesuburan tanah apabila sistem pengairan kembali normal.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Timur, Erwin Atlizar STP, MSi mengakui, dampak banjir akhir tahun lalu menyebabkan ribuan hektare lahan sawah mengalami kerusakan dan mengganggu musim tanam petani.
“Untuk lahan rusak ringan yang telah didata mencapai 6.304 hektare dan sudah diusulkan ke Kementerian Pertanian. Sedangkan rusak sedang seluas 1.770 hektare juga telah ditangani melalui swakelola bersama TNI,” ujar Erwin.
Menurutnya, kerugian petani sangat besar karena saat banjir terjadi, sebagian petani seharusnya sudah memasuki masa panen. Namun akibat bencana tersebut, banyak sawah mengalami puso atau gagal panen.
Erwin menegaskan, kendala utama saat ini berada pada lambannya penanganan saluran irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Selama ini petani terkendala pada saluran primer dan sekunder yang belum selesai dinormalisasi. Bahkan ada warga yang terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menyewa alat berat membersihkan saluran irigasi Jambo Aye sayap kanan,” katanya.
Ia menambahkan, biaya normalisasi yang dikeluarkan petani secara swadaya tersebut hingga kini tidak mendapat penggantian dari pemerintah.
Menurut Erwin, hampir seluruh jaringan irigasi Jambo Aye sayap kiri di Aceh Timur saat ini dalam kondisi rusak. Bahkan di beberapa kecamatan, perbaikan jaringan sekunder disebut belum mencapai 50 persen.
“Kalau normalisasi saluran berjalan maksimal, kami yakin petani bisa kembali turun ke sawah,” ujarnya.
Untuk mengurangi dampak kekeringan, pihaknya kini mencoba mendorong penggunaan benih padi yang lebih tahan terhadap kondisi minim air. Namun hasil produksinya diakui tidak akan seoptimal benih yang biasa digunakan petani selama ini.
Selain bantuan benih untuk sekitar 2 ribu hektare lahan, pemerintah juga menyalurkan bantuan pompa air dan pupuk subsidi kepada petani terdampak.
Berdasarkan perhitungan Dinas Pertanian Aceh Timur, kerugian produksi akibat kerusakan lahan rusak sedang diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar, sedangkan kerusakan ringan mencapai puluhan miliar rupiah.
Sementara itu, masyarakat mendesak BWS segera mempercepat normalisasi saluran primer dan sekunder mengingat musim kemarau mulai mendekat. Warga khawatir keterlambatan penanganan irigasi akan kembali memicu gagal tanam massal di sejumlah kecamatan sentra produksi pangan di Aceh Timur. (daus leo)
