Sejumlah Anggota DPRK Aceh Utara Diduga Jarah Bantuan Banjir di Pendopo, Bikin Distribusi Kacau

Lhokseumawe, harianpaparazzi.com – Gelombang kemarahan warga Aceh Utara kian tak terbendung setelah seorang pejabat berkompeten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengungkap dugaan aksi penjarahan bantuan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara. 

Informasi ini menohok langsung ke jantung moralitas lembaga legislatif yang semestinya menjadi pengawas pemerintah, bukan justru merampas hak masyarakat terdampak bencana.

Dalam curhatannya yang disampaikan kepada media, pejabat tersebut membeberkan bagaimana sejumlah anggota dewan dari fraksi partai nasional dan partai lokal diduga mengangkut secara sepihak bantuan yang masuk ke Pendopo Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe.

Aksi mereka disebut berlangsung terang-terangan, bahkan membuat Kepala Dinas Sosial dan Plt. Sekda Aceh Utara tak mampu berkutik ketika berupaya menghalau tindakan yang dianggap sebagai bentuk keserakahan politis.

Menurut sumber tersebut, para anggota DPRK itu datang bukan hanya dengan mobil double cabin, tetapi juga truk, seolah-olah pendopo adalah gudang pribadi mereka. 

Lebih parah lagi, bantuan yang diambil diduga disalurkan ke daerah pemilihan masing-masing, lengkap dengan pencitraan nama pribadi, bukan atas nama pemerintah atau lembaga resmi penanggulangan bencana. 

Bahkan disebutkan ada lokasi yang sama sekali tidak terdampak banjir, seperti kawasan Simpang KKA Dewantara, namun tetap menerima jatah bantuan. Sementara wilayah paling parah terdampak seperti Langkahan belum mendapatkan penyaluran. 

Dukung Pelestarian Ekosistem, PHE NSO Tanam Ratusan Mangrove dan Tebar 700 Bibit Kepiting

Redaksi Paparazzi

2 jam

“Tidak hanya di pendopo. Laporan tim Pemkab juga menyebut beberapa anggota ikut menjarah bantuan yang masuk lewat kapal di Pelabuhan Krueng Geukuh. Kami enggan menyebut identitas dan partainya, tapi perilaku mereka inilah yang membuat distribusi bantuan ke titik-titik terdampak menjadi kacau. Wajar kalau masyarakat menyalahkan pemerintah, padahal pelakunya mereka,” tegas sumber tersebut.

Persoalan ini sempat mendulang kemarahan publik. Ketika ribuan warga masih terjebak dalam krisis pangan, sanitasi, hingga obat-obatan, perilaku seperti ini bukan hanya tidak etis, tetapi menghadirkan potret paling brutal dari penyalahgunaan kewenangan. 

Di tengah derita masyarakat, muncul sosok-sosok yang justru menjadikan bencana sebagai panggung politik murahan.

Sumber tersebut juga menyerukan agar aparat penegak hukum, Polisi, Kejaksaan, hingga lembaga pengawas pemerintah, mempertebal pengamanan dan pengawasan dalam pendistribusian di Aceh Utara

Ia menyebutkan perlunya perhatian serius dari Dinas Sosial Aceh hingga pejabat Pemerintah Aceh agar tindakan serupa tidak berulang dan hak-hak warga terdampak tidak lagi dipermainkan.

“Penjarahan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Masyarakat yang benar-benar terdampak harus menjadi prioritas, bukan dikorbankan oleh ambisi politis segelintir oknum, yang menjarah bantuan menyalurkan ke dapil sendiri atas nama pribadi” ujarnya. 

Dugaan ini menjadi tamparan keras bagi DPRK Aceh Utara. Lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru terseret tudingan memanipulasi bantuan demi kepentingan elektoral. Jika benar, Aparat Penegak Hukum perlu bersikap. (Fazar/Tri)