Lhoksukon, Harianpaparazzi.com – Dibalik musibah pasti ada jalan keluar. Setelah bumi pesisir itu diluluh lantakan gelombang pasang Purnama, kini asa itu mulai terlihat, tidak lama lagi kampung ini akan mendapat lampu hijau sentuhan tangan pemerintah dan para dermawan.
Desa persisir yang diapit tetangganya meunasah Matang Puntong, Ulee Rebuk Barat, dan Matang Payang, berpenduduk lebih kurang 450 kk.
Bagi warga mayoritas nelayan itu, menghadapi musim angin barat dan tenggara setiap tahunnya, sudah menjadi langganan. Pondasi ekonomi itu mulai hancur secara perlahan sejak 5 tahun lalu, dimana abasri mulai mengikis berawal di ujung barat kampung itu.
Seiring perjalanan waktu, tepat 17 september 2024, Siklon Filipina masuk ke pesisir Lhok Puuk, Gelombang setinggi 4 meter pagi dan malam hari, menerjang dan meluluh lantakan pondasi ekonomi mereka.
Warga kucar kacir, ekonomi lumpuh, tak tau berbuat apa, selain mengungs ke meunasah, Ibu hamil, Balita, anak-anak, Lansia.
Total 38 unit rumah warga roboh terseret gelombang air laut, kendati hanya 9 unit saat kejadian 17 sepetember lalu, hilang ditelan ombak, namun 38 rumah yang hilang kini menjadi lautan, telah berulang kali kejadian serupa sejak 5 tahun terahkir..
Geuchik T.Bahktiar hanya bisa meneteskan air mata, dengan suara serak, dirinya dihadapan insan pers dan terbata-bata, “kami tidak tau lagi pak harus berbuat apa, desa kami sudah hancur, tolonglah kami dari derita ini.”
Dibalik derita pasti ada jalan keluar, Pemda Aceh Utara yang dikomandoi, Pj Bupati Aceh Utara, Dr. Drs. Mahyuzar, M.Si, tanggal 18 memerintakan Dinas sosial segera mendistribusikan bantuan masa panik.
Bantuan pun mulai berdatangan dari berbagai dermawan para geuchik kecamatan Seunuddon. Tidak hanya itu Ismail.A.Jalil wakil rakyat, dan sejumlah donatur lainnya turut meringankan beban masyarakat .
Bahkan Anggota DPRA Komisi 4 itu mendesak Pj Gubernur memberi lampu hijau atas status Darurat bencana . Status ini lah yang ditunggu warga, karena dengan begitu maka abrasi akan dapa segera ditangani.
Karena menurtnya, saat ini masih terisa Dana Tanggap Darurat Propinsi 4 triliyun Rupiah, dan dapat digunakan untuk menangangani pernggerusan pantai Lhok puuK, Ulee Rubek hingga ke pantai Bantayan.
Namun dibalik itu masih saja ada pejabat di daerah ini, mengatakan status darurat bencana baru dapat diberlakukan bila 12 persen dari luas kabupaten terdampak bencana seperti Lhok Puuk. Pejabat tersebut tidak mempersoalkan derita warga yang mengungsi, hancurnya ekonomi masyarakat, termasuk hilangnya rumah mereka.
Warga Lhok Puuk, mendengar informasi itu hanya bisa terdiam lesu, semula mereka menaruh harapan akan adanya perbaikan desa segera.
Melihat persoalan ini Sabtu (21/09) Pj Gubernur Aceh Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, angkat bicara, Pj bupati jangan ragu dengan status darurat bencana sesuai asas kedaruratan.
“ jangan ragu ambil keputusan kalau ragu-ragu minta didampingi pihak kejaksaan atau BPKP supaya asas kecepatan bertindak dan didapat tanpa ada keragu-raguan.”
Untuk itu, Syafrizal dihadapan Pj Bupati memerintahkan persoalan Lhok Puuk, harus kita bahas waktu segera, dengan perangkat teknis.
Semula Mahyuzar, sebelum berjumpa dengan Pj Gubernur menympukan Lhok Puuk selayaknya status bencana.
Bahkan dirinya menegaskan, Kondisi Lhok Puuk tidak boleh dibiarkan begini.
Kepedulian Putra Aceh Timur ini disampaikan saat mendistribusikan bantuan masa panik tahap ke 2, bersama perangkat dinas, badan dan kantor Sabtu itu juga.
“ ini jalan sudah putus, apa jalan cara lain, untuk masyarakat bisa melintas, kalo udah begini kita harus segera duduk bersama, camat, kapolsek, danramil, dinas teknik, dan ini saya juga ada bawa Kadis perikanan untuk mendata kerusakan tambak termasuk boat nelayan. “
Ternyata apa yang diperbuat Mahyuzar, tercium oleh Pj, Gubernur. Pinta Sang Pj Gubernur Masyarakat Lhok Puuk Harus berterima kasih kepada Pj Bupati Aceh Utara, yang cepat tanggap.
“maka itu sebuah prestasi dan mendapat aspresiasi di mata masyarakat. Walau pemerintah daerah harus mengakui, bantuan selama ini kepada korban bencana, belum sempurna.”
Gayung bersambut, Haji Ruslan Daud (HRD) anggota DPR-RI berencana akan menggelontorkan 30 miiar rupiah guna menangani abras pinggir pantai.
Melalui, Wakil nya Edi Habibi anggota dewan Aceh Utara fraksi PKB, mengharapkan, kalau bisa, Detil Indetifikasi Disign (DID) diselesaikan dalam tahun ini, maka pengerjaan tanggul abrasi pantai akan dapat dikerjakan untuk 1 kilometer tahun 2025.
“Saya pikir kalo sudah ada DID nya maka saya dengan pihak balai Propinsi kementrian telah mengukur ternyata 13 kilometer tanggul yang harus dibangun. “
Menurutnya, Bantuan HRD terbilang cepat, dan pembiayaan pembangunan tanggul abrasi ini hanya dapat ditanggulangi lewat APBN.
Plt, Kadis PUPR Aceh Utara, ir. Jaffar, S.T. M.S.M kepada awak media, mengatakan, kondisi kerusakan ini data terlebih dahulu, dan dilaporkan ke pihak Balai wailayah sungai (BWS) Aceh. Selain itu dibicarakan mengenai penanganan dilapangan
“Soal apakah nanti tanggul yang kita bangun nantinya berbentuk tanggul penahan abrasi atau tanggul pemacah ombak, itu kita bicarakan dengan dulu bersama Pj bupati, sabar, kita harus invetarisir semua kerusakan.”
Semula Plt Kadis tersebut menilai, melihat geografi desa Lhok Puuk, maka lebih tepat menggunakan tanggul pemecah ombak, dan bila iperkirakan menelan dana 50 miliar untu tanggul pemecah ombak.
Apakah kampung yang nyaris hilang dari peta ini, akankah mendapat benar-benar mendapat lampu hijau dengan status tanggap darurat bencana dari pemerintah ataukah hanya sekedar angin segar bagi masyarakat desa itu. (Firdaus)
