Lhoksukon, Harianpaparazzi.com – Jeritan korban banjir di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, kian nyaring terdengar. Hampir lima bulan pascabencana, ratusan kepala keluarga belum juga menempati hunian sementara (huntara) yang dijanjikan. Di balik keterlambatan itu, muncul dugaan persoalan serius: pekerjaan belum tuntas akibat sisa pembayaran kepada pekerja yang belum dilunasi.
Sebanyak 133 unit huntara yang diperuntukkan bagi sekitar 543 kepala keluarga hingga kini belum sepenuhnya siap ditempati. Sejumlah pekerja mengaku masih menunggu sisa pembayaran sekitar Rp90 juta dari pihak vendor, terutama untuk pekerjaan instalasi listrik, septic tank, dan sumur bor. Proyek yang berada di bawah penanganan langsung BNPB ini disebut berjalan melalui beberapa lapis subkontrak, dari vendor hingga pekerja lapangan, yang berpotensi memperpanjang rantai tanggung jawab.
Mantan Kepala Desa Lhok Puuk, T. Bahktiar, minggu (20/04), menyebut sebagian fasilitas huntara sebenarnya telah tersedia, namun masih ada pekerjaan kecil yang belum rampung. Ia juga mengakui adanya upah pekerja yang belum dibayar penuh. “Kalau ini tidak segera diselesaikan, wajar muncul kecurigaan di lapangan. Warga sudah terlalu lama menunggu,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi dengan pihak vendor terputus sejak awal pekerjaan berlangsung. Bahkan, vendor disebut tidak pernah turun langsung memantau progres di lapangan. Kondisi ini diperparah dengan pergantian koordinator lapangan dari BNPB yang membuat koordinasi semakin sulit. Sementara itu, warga masih bertahan di rumah kerabat, menyewa tempat tinggal, atau bahkan di tenda pengungsian.
Sementara Kepala desa menyebut warga kemungkinan baru bisa menempati huntara pada pekan depan, dengan catatan seluruh pekerjaan tersisa dapat diselesaikan. Namun, keterlambatan ini memunculkan pertanyaan lebih luas: bagaimana pengawasan proyek dilakukan, ke mana aliran anggaran, serta siapa yang bertanggung jawab atas tertundanya hak korban dan pekerja.
Di tengah kondisi desa yang juga terdampak abrasi dan masih terisolasi, persoalan huntara bukan sekadar keterlambatan proyek. Ini menyangkut kepastian hidup ratusan keluarga yang hingga kini masih menunggu tempat berlindung yang layak. Sementara ketika wartawan Paparazi.com, mengorimasikan hal itu ke pihak vendor yang benama Dedi melalui no hpnya, sama sekali tidak terhubung. (firdaus)
