Lhokseumawe, Harianpaparazzi.com – Wajah-wajah baru dan lama berdiri tegak di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Jumat pagi itu. Di hadapan mereka, Wali Kota Sayuti Abubakar bukan hanya mengucapkan selamat, tetapi sekaligus membentangkan peta jalan tentang birokrasi yang bersih dan bekerja. Pelantikan 17 pejabat struktural dan kepala sekolah menjadi momentum untuk menata ulang harapan, bahwa jabatan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab penuh integritas.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pelantikan ini bukanlah formalitas atau ajang rotasi belaka. “Jabatan ini tidak dipungut biaya. Tidak ada praktik jual beli jabatan,” tegasnya. Ia menekankan, satu beban saja yang melekat hari itu: bekerja secara profesional. Jika tidak, evaluasi kinerja menanti tanpa kompromi.
Sayuti juga mengungkapkan keprihatinannya atas hasil inspeksi mendadak sebelumnya yang menunjukkan 30 persen pegawai absen dari tugas. Kondisi ini dikembalikan kepada para pejabat baru yang diharap mampu membenahi dan menjadi motor penggerak etos kerja. “Saya akan turun langsung. Kalau tiga kali sidak tidak ada perubahan, akan saya geser,” katanya lugas.
Penegasan juga diarahkan kepada jabatan strategis, seperti di Baitul Mal dan Bidang Anggaran BPKD. Ia mengingatkan agar anggaran dikelola dengan jujur, sesuai amanah, tanpa celah permainan. Termasuk dalam bidang pendidikan, pemerataan kualitas dan keadilan akses pendidikan menjadi prioritas. Kepala sekolah diminta menjadikan sekolah sebagai ruang inspiratif dan adil bagi semua peserta didik.
Kepala BKPSDM Kota Lhokseumawe, Dr. M. Irsyadi, menegaskan bahwa pelantikan ini telah melalui proses penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi. “Ada kekosongan jabatan selama enam bulan terakhir, dan ini bagian dari penyegaran,” jelasnya. Ia menyebut, indikator penilaian termasuk rekam jejak ASN dan fakta integritas sesuai tuntutan reformasi birokrasi.
Irsyadi menambahkan, rotasi dan mutasi akan berlanjut dalam dua bulan ke depan. Penempatan pejabat tidak hanya berdasarkan loyalitas, tetapi kompetensi dan kesesuaian dengan arah pembangunan. “Kami ingin ASN yang bekerja, bukan sekadar menempati kursi,” ujarnya.
Langkah Sayuti melantik dan membuka kritik atas birokrasi internalnya sendiri menjadi isyarat politik reformis. Namun di sisi lain, publik masih menunggu, sejauh mana ketegasan ini bisa menyentuh lapisan tengah dan bawah birokrasi tempat praktik manipulatif dan jual beli jabatan kerap bercokol diam-diam.
Komitmen untuk menyentuh Baitul Mal juga mengundang harapan baru. Apakah lembaga ini akan menjadi pionir transparansi dana zakat, atau tetap diselimuti narasi abu-abu soal hak amil dan distribusi anggaran?
Di sektor pendidikan, pemerataan kualitas bukan sekadar mengganti kepala sekolah, tetapi butuh sistem pelatihan, supervisi, dan pengawasan yang merata. Jika tidak, gagasan hanya berhenti di panggung pelantikan.
Pelantikan ini mencakup 17 posisi strategis, mulai dari Kabid Anggaran BPKD, Sekretaris Dinas Kesehatan, pejabat Baitul Mal, hingga tiga kepala sekolah SD dan SMP di wilayah Muara Dua.
Lanjut Sayuti, Ketika birokrasi adalah wajah pertama yang dilihat publik, maka pejabat yang dilantik hari ini bukan hanya mewakili Pemko, tapi juga mewakili harapan orang-orang yang tak pernah hadir di ruangan pelantikan. Mereka warga biasa hanya ingin dilayani. Tugasnya kini satu menjadikan kepercayaan itu bekerja, bukan dibanggakan. (firdaus)
