Menu ✖

Otomatis
Breaking News

News

Kontroversi Kenaikan Pajak 12 Persen, Pemerintah Diminta Siapkan Skema Melindungi Kalangan Menengah

badge-check

Kontroversi Kenaikan Pajak 12 Persen, Pemerintah Diminta Siapkan Skema Melindungi Kalangan Menengah Perbesar

JAKARTA, harianpaparazzi.com — Dari berbagai kalangan, pemerintah diminta menunda bahkan membatalkan rencana kenaikan pajak 12 persen di tahun 2025 nanti.

Daya beli masyarakat diprediksi semakin menurun jika kenaikan pajak 12 persen diberlakukan nanti.

Ekonom dan pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat dari Univeristas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, berharap kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak 12 persen. Menurutnya, akan terjadi gejolak, terutama pada masyarakat ekonomi menengah.

“Masyarakat kelas menengah yang akan lebih merasakan dampak kenaikan pajak 12 persen. Ya mereka bisa lebih menderita terhadap kebijakan tersebut.” kata Achmad Nur Hidayat, lewat sambungan online, Selasa, 3 Desember 2024.

Achmad bepandangan bahwa masyarakat kelas bawah masih bisa bertahan dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah.

Sebab, lanjut Achmad, pemerintah kerap membantu masyarakat kelas bawah dengan program-program yang ada seperti bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Data-data penerima bansos pun disimpan sebagai database penerima bansos.

Namun, berbeda dengan kalangan menengah yang dianggap mampu sehingga tidak mendapat bansos.

“Mereka tidak mendapat bantuan sosial (bansos) karena dianggap orang kaya. Bahkan datanya pun tidak ada di Kemensos. Kemudian dengan gaji mereka naik 6,5 persen, mereka berharap bisa mempertahankan daya beli mereka. Tapi begitu pajak 12 persen itu diberlakukan, maka 6,5 persen kenaikan UMP itu jadi ‘zonk’ buat mereka,” terang Achmad.

Achmad menilai, pemerintah seharusnya membantu masyarakat kelas menengah yang datanya tidak ada di Kemensos.

Dengan menaikan pajak 12 persen disinyalir masyarakat kalangan menengah akan mengurangi daya beli, sehingga otomatis akan berdampak kepada sektor reel.

“Sebaiknya pemerintah menunda kenaikan pajak 12 persen bila ingin membantu Masyarakat. Dan memperpanjang bulan madu. Karena Pak Prabowo lagi bulan madu dengan rakyat. Jika memang tahun depan pajak dinaikan, maka diperlukan skema untuk membantu kelas menengah,” terang Achmad.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Tata Kelola Wali Nanggroe Jadi Perhatian dalam Evaluasi Kekhususan Aceh

30 Sep 2026 - 21:36 WIB

Tata Kelola Wali Nanggroe Jadi Perhatian dalam Evaluasi Kekhususan Aceh

TNI AL Sabet Penghargaan Ganda Pemprov Kepri

25 Sep 2026 - 17:57 WIB

TNI AL Sabet Penghargaan Ganda Pemprov Kepri

Meski Telah Kantongi Putusan Bebas MA, Rido Panjaitan Masih Mendekam di Rutan dan Keluarga Ajukan Penangguhan ke Ketua PN Medan

25 Sep 2026 - 14:08 WIB

Meski Telah Kantongi Putusan Bebas MA, Rido Panjaitan Masih Mendekam di Rutan dan Keluarga Ajukan Penangguhan ke Ketua PN Medan

Polres Taput Tetapkan RBS Tersangka Cabul Terhadap Putri Kandung

23 Sep 2026 - 15:05 WIB

Polres Taput Tetapkan RBS Tersangka Cabul Terhadap Putri Kandung

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tegaskan Kasus Bimtek Guru Batu Bara 2024 Bukan Korupsi, Rido Panjaitan Resmi Bebas

23 Sep 2026 - 08:11 WIB

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tegaskan Kasus Bimtek Guru Batu Bara 2024 Bukan Korupsi, Rido Panjaitan Resmi Bebas
Trending di News