Menu

Mode Gelap
JMSI Pusat: Opini di Media Bagian dari Kerja Pers, Laporan USK Dinilai Salah Tempat Polres Aceh Utara Bongkar Jaringan Penipuan Konvensional: Modus Jual Nama Polisi hingga Janji PNS Polres Aceh Utara Musnahkan 73 Kg Ganja, Kapolri Tekankan Pelayanan Pro Rakyat Gubernur Aceh Pimpin Upacara Hari Bhayangkara di Blang Padang PTPL Harapan Di antara Janji Direksi Baru Pesawat Charter PT PGE Resmi Mengudara: Dukung Mobilitas Industri Migas Aceh

News

Kemendagri Fokus pada Integrasi Data Sektoral sebagai Fondasi Pembangunan

badge-check


					Kemendagri Fokus pada Integrasi Data Sektoral sebagai Fondasi Pembangunan Perbesar

Batam, harianpaparazzi.com – Dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju tahun 2025, pemerintah daerah di seluruh Indonesia didorong untuk memperkuat data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Data yang valid dianggap sebagai kunci keberhasilan perencanaan pembangunan, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan pentingnya data sektoral dalam upaya membangun ekonomi yang lebih kuat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang merata.

Hal ini disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Modul E-Walidata dan RPJPD di Batam, beberapa waktu lalu .

“RPJMN 2025-2029, yang disusun sesuai visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, tidak akan berhasil tanpa dukungan data yang valid. Ini sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas politik yang kondusif,” ujar Restuardy, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (27/10).

Salah satu solusi yang tengah dioptimalkan adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Fitur E-Walidata dalam sistem ini berfungsi untuk mengintegrasikan data sektoral yang valid dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Hingga saat ini, tercatat 8.323 data sektoral yang telah dimasukkan ke dalam E-Walidata.

“Bimtek ini penting untuk meningkatkan keterisian data sektoral, serta mempersiapkan pemerintah daerah agar siap menginput data yang tepat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat,” kata Restuardy.

Di tengah meningkatnya kebutuhan akan data yang terintegrasi, Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyusun dokumen RPJMD Teknokratik 2025-2029 di SIPD sebelum Pilkada serentak 2024.

Dengan begitu, lanjut Restuardy , proses pembangunan tidak akan terhambat oleh pergantian kepemimpinan.

Rangkaian kegiatan pelatihan ini ditutup dengan apresiasi Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah M. Zamzani B. Tjenreng kepada antusiasme peserta hingga penghujung acara.

“Data statistik sektoral daerah yang akurat dan mutakhir akan mendukung pelaksanaan, pengambilan keputusan, maupun analisis dalam proses penyusunan dokrenda” ujar Zamzani.

Zamzani menuturkan, optimalisasi data statistik sektoral berbasis digital adalah langkah untuk sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Penyusunan dokumen ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun infrastruktur, demi memastikan Indonesia siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Papua Selatan Susun RPJMD, Kemendagri Beri Arah Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah

8 Juli 2025 - 09:23 WIB

UMKM Dapat Suntikan Ilmu Jualan dari Rumah BUMN & Semesta Academy

8 Juli 2025 - 09:15 WIB

Polri Pacu Pendirian 200 SPPG MBG, Groundbreaking Serentak 4 Unit Dukung Akselerasi Program Prabowo

8 Juli 2025 - 07:42 WIB

17 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Satu Diantaranya Raih Bintang Tiga

7 Juli 2025 - 14:18 WIB

Polri dan Kementerian PPPA kunjungi anak korban tanpa asal usul di RS Polri, pastikan pemulihan medis dan psikologis berjalan optimal

4 Juli 2025 - 19:55 WIB

Trending di News