Lhoksukon, Harianpaparazzi.com – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Panton Labu kembali menguat setelah Komisi I DPRA melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Jumat (1/5/2026). Kunjungan ini disebut sebagai langkah melihat langsung kesiapan wilayah yang diusulkan mekar dari kabupaten induk.
Ketua panitia DOB, Hendra Nurdin, menyatakan seluruh persyaratan administratif dan teknis telah rampung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ia menilai pemekaran menjadi solusi atas luasnya wilayah Aceh Utara yang mencapai ratusan desa dan dinilai sulit dikelola secara efektif dalam satu pemerintahan.
Menurutnya, lima kecamatan, Langkahan, Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktiya, dan Baktiya Barat, amemiliki potensi ekonomi dari sektor perdagangan, pertanian, hingga migas. Ia bahkan menyebut wilayah tersebut mampu menopang kebutuhan daerah baru dan mempercepat pembangunan serta pelayanan publik.
Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah pertanyaan mendasar muncul dari realitas lapangan. Kesiapan infrastruktur dasar seperti layanan air bersih, rumah sakit, hingga sistem pelayanan publik belum sepenuhnya terlihat memadai. Kemampuan fiskal daerah, khususnya ketergantungan pada dana transfer pusat seperti DAU dan DAK, juga menjadi catatan krusial dalam menilai kelayakan DOB.
Di sisi lain, aturan pembentukan DOB tidak hanya mensyaratkan kelengkapan administrasi, tetapi juga kapasitas ekonomi, kesiapan wilayah, serta keberlanjutan tata kelola pemerintahan. Mekanisme “daerah persiapan” selama tiga tahun menjadi tahapan wajib untuk menguji apakah wilayah tersebut benar-benar layak berdiri sebagai daerah otonom, atau justru berisiko kembali ke daerah induk.
Kunjungan Komisi I DPRA disebut sebagai sinyal dukungan politik, namun keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat melalui DPR RI. Rais, salah seorang warga mempertayankan belum terjawab dan mengemuka, apakah dorongan pemekaran ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat atau justru kepentingan politik dan persepsi ketimpangan pembangunan.
Sementara menurutnya, di lima kecamatan berada di antara harapan dan kekhawatiran. Harapan nya dengan percepatan pembangunan berhadapan dengan risiko beban anggaran yang lebih besar untuk belanja aparatur. Dalam situasi ini, pembentukan DOB Panton Labu bukan sekadar soal pemekaran wilayah, tetapi ujian nyata antara klaim kesiapan dan kemampuan yang harus dibuktikan. (firdaus)
