Lhoksukon, Harianpaparazzi.com – Musim angin barat belum datang, tetapi ancamannya sudah berdiri di depan pintu 520 kepala keluarga di Desa Lhok Puuk, Aceh Utara. Saat ombak setinggi empat meter terus menggerus daratan, pembangunan tanggul justru baru dijadwalkan tender pada Juli 2026, menyisakan pertanyaan, siapa lebih dulu tiba, perlindungan atau kehancuran.
Desa pesisir itu belum sempat bangkit. Banjir bandang pada 2025 membelah daratan dan memunculkan delapan muara baru. Air laut masuk tanpa kendali, menyeret rumah, perahu nelayan, dan sumber ekonomi warga. Kini abrasi bergerak lebih cepat, mengikis ratusan meter pekarangan. Warga bertahan dalam kecemasan yang berulang.
Sebanyak 133 kepala keluarga menempati hunian sementara. Sebagian lain tetap tinggal di garis pantai, menjaga sisa rumah yang sewaktu-waktu bisa hilang. Di lapangan, ombak setinggi hingga empat meter terus menghantam bibir pantai. Jalan penghubung desa putus, wilayah terisolasi, dan aktivitas ekonomi berhenti.
Geuchik Lhok Puuk Rajuli, kepada wartawan Paparazi.com, senin (04/05) menyebut rencana pembangunan tanggul abrasi baru masuk tahap tender pada Juli 2026. Ia menegaskan warga tidak lagi memperdebatkan besar anggaran, melainkan kecepatan realisasi. “Yang penting tanggul dibangun. Kalau hanya 200 meter, belum cukup melindungi warga,” ujarnya.
Data gampong menunjukkan abrasi telah berlangsung sejak 2019 dan mencapai puncaknya pada 2024. Sebelumnya, 38 rumah hilang tersapu laut, ratusan hektare tambak rusak, dan lebih dari 200 kepala keluarga terdampak langsung. Kerugian ekonomi diperkirakan puluhan miliar rupiah, mencakup sektor perikanan darat dan laut.
Di sisi lain, respons pemerintah masih berjalan dalam jalur administratif. Usulan pembangunan batu pemecah ombak senilai Rp60 miliar yang sempat muncul pada 2025 belum terealisasi karena terkendala dokumen perencanaan teknis (DID). Sementara itu, informasi terbaru menyebut alokasi sekitar Rp5 miliar hanya mampu membangun sebagian kecil dari total kebutuhan tanggul sepanjang tiga kilometer.
Kondisi ini menempatkan warga dalam situasi kejar waktu. Badai angin barat datang setiap tahun, sementara proses pembangunan belum bergerak ke tahap fisik. Geuchik mengaku tidak dapat memastikan mana yang lebih cepat, datangnya gelombang atau realisasi proyek. “Kami hanya bisa memohon. Warga butuh perlindungan sekarang,” katanya.
Secara geografis, garis pantai utara Aceh terbuka langsung terhadap gelombang laut, sementara secara sosial, mayoritas warga bergantung pada tambak dan perikanan. Tanpa intervensi cepat, ancaman abrasi tidak hanya menghilangkan rumah, tetapi juga memutus mata pencaharian dan mempercepat krisis kemanusiaan di wilayah pesisir tersebut. (firdaus)
