Menu

Mode Gelap
Kasie Propam Polres Lhokseumawe Pimpin Giat Gaktiblin di Polsek Blang Mangat Kebakaran Melanda 10 Unit Ruko Semi Permanen di Aceh Utara Puluhan Jurnalis Pase Gelar Aksi Tolak Revisi RUU Penyiaran Polri siap menyasar jaringan Narkotika perairan Internasional melalui SATPOLAIRUD Kecelakaan Kerja, Basarnas Aceh Evakuasi 1 Orang Crew Kapal Tanker MV. Ocean Virginia Berbendera Panama 10 Rumah di Bener Meriah Ludes Dilalap “si Jago Merah”

Nasional

Anggaran Pilkada Serentak Ditaksir Hingga Rp 41 Triliun

badge-check


					Mendagri Tito Karnavian. (ist) Perbesar

Mendagri Tito Karnavian. (ist)

JAKARTA, harianpaparazzi.com Anggaran Pilkada Serentak 2024 ditaksir lebih dari Rp 41 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 8 Juli 2024.

Angka ini bersumber dari besar anggaran yang telah disepakati pemerintah daerah (pemda) dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 masing-masing bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan kepolisian setempat.

“Ada (anggaran untuk) KPU, Bawaslu, kemudian aparat keamanan Polri dan TNI, diikat dalam naskah perjanjian hibah, kemudian disepakati angkanya. Sebanyak 40 persen Sudah saya sampaikan surat agar dicairkan di tahun kemarin,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

Sejak tahun lalu, Kemendagri telah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

Tito menjelaskan, ini merupakan siasat supaya pemerintah daerah (pemda) tak mengalami beban anggaran terlalu besar.

Dalam data yang dipaparkan Tito pada forum tersebut, sebanyak 541 pemda sudah menganggarkan total Rp 28,75 triliun dana Pilkada 2024 untuk KPU masing-masing wilayah.

Pada sisi pengawasan, 518 pemda menyiapkan anggaran sejumlah Rp 8,55 triliun buat Bawaslu setempat. Di luar itu, masih ada 23 pemda yang seluruhnya ada di Aceh yang belum meneken NPHD dengan Panwaslu.

Dari sisi pengamanan, 314 pemda sudah mengalokasikan dana Rp 871,66 miliar untuk TNI pada kesatuan setempat. Kemudian, 333 pemda telah menyediakan dana Rp 2,83 triliun untuk kepolisian setempat.

Total sekitar Rp 41 triliun dana pemda untuk melaksanakan pilkada di masing-masing wilayah itu kemungkinan masih dapat bertambah, karena sebagaimana tampak dalam data di atas, belum semua pemda meneken NPHD dengan pemangku kepentingan terkait.

Tito meminta jajarannya agar memastikan realisasi anggaran tidak macet demi kelangsungan Pilkada 2024.

Ia mengamini, pemenuhan anggaran untuk Pilkada memang menjadi masalah rumit sejak pilkada sebelumnya.

Ia memberi contoh, pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, dia harus rutin berkeliling ke daerah-daerah untuk “menggedor” satu per satu pemda merealisasikan anggaran pilkada yang telah disepakati lewat NPHD.

“Ada pertanyaan kemarin apakah pilkada akan jalan segala macam, tetap bisa jalan tidak ada masalah, selagi piti dan fulus itu ada. Itu yang penting,” kata Tito.

“Saya mohon betul rekan gubernur, baik definitif maupun pj, dari data ini tolong di-follow up untuk rapat lanjutan. Kami akan follow up. Tiap bulan kami pasti mengecek. Kita harus yakinkan sesegera mungkin 100 persen. Kalau sudah 100 persen, KPU dan Bawaslu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kegiatan,” ungkap eks Kapolri itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

16 Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Malaysia Dijemput Bakamla

12 Juli 2024 - 11:11 WIB

Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara

11 Juli 2024 - 20:56 WIB

Syahrul Yasin Limpo

Panglima Tegaskan Anggota TNI Tidak Terlibat Pembakaran Rumah Wartawan di Karo

10 Juli 2024 - 13:09 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dipecat Tidak Hormat Buntut Kasus Asusila

10 Juli 2024 - 11:21 WIB

Dalam 10 Bulan, Polisi Sita 4,4 Ton Sabu dan Tangkap 38.194 Tersangka Narkoba

9 Juli 2024 - 20:04 WIB

Trending di Kriminal