Menu

Mode Gelap
Kasus Anak Diduga Dianiaya Satpam PT PN, Laporan Resmi Masuk Polres Aceh Utara PTPL Siap Jadi Pemain Rantai Pasok Lokal dalam Pengembangan Blok Andaman Kasus Anak Diduga Dianiaya Satpam di Cot Girek, Korban Belum Buat Laporan Polisi Diduga “Rampok Tanah” di Lhokseumawe: UIN Arasy dan BPN Kota Jadi Sorotan Masjid Punteut Kalahkan Seneubok 2–0 di Turnamen Bola Kaki HUT RI ke-80 Forkopimcam Blang Mangat Cup 2025 Hendry Ch Bangun Daftar Calon Ketua Umum PWI, Ajak Semua Anggota Bersatu Majukan PWI

Aceh

PT PEMA Dikecam Soal Komersialisasi Sulfur dan Dugaan Pencemaran, KLHK Dinilai Lemah

badge-check


					PT PEMA Dikecam Soal Komersialisasi Sulfur dan Dugaan Pencemaran, KLHK Dinilai Lemah Perbesar

Aceh Timur, Harianpaparazzi — PT Pembangunan Aceh (PEMA), perusahaan daerah milik Pemerintah Aceh, menghadapi sorotan tajam dari masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.

Perusahaan tersebut dituduh melakukan komersialisasi sulfur dari limbah gas secara tidak adil serta terlibat dalam dugaan pencemaran lingkungan tanpa penindakan hukum yang jelas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kritik keras datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Geurakan Rakyat Menggugat (GEURAM). Ketua GEURAM, Supridar, menilai PT PEMA hanya mengejar keuntungan ekonomi dari pengolahan sulfur di Central Processing Plant (CPP) Blok A, Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, tanpa melibatkan masyarakat setempat.

“Sulfur itu berasal dari tanah kami, tapi masyarakat tidak dilibatkan. Bahkan pernyataan di media bahwa mayoritas pekerja adalah warga Aceh Timur sangat manipulatif dan tidak sesuai fakta lapangan,” tegas Supridar, Kamis (22/5).

Menurutnya, sulfur dijual dengan harga antara USD 70 hingga USD 120 per ton, namun hasil ekonomi tersebut tidak memberikan dampak berarti bagi warga sekitar. GEURAM mendesak agar PT PEMA menghentikan ekspor bahan mentah dan mulai membangun fasilitas pengolahan sulfur turunan di wilayah tersebut.

Tokoh masyarakat setempat, Nuraqi, menyuarakan desakan serupa. Ia meminta evaluasi terhadap kontrak antara PT PEMA, BPMA, dan PT Medco E&P Malaka. Menurutnya, proyek ini memperdalam ketimpangan sosial dan melewatkan potensi kebangkitan ekonomi lokal.

“Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemanfaatan pelabuhan lokal seperti Simpang 3 Julok atau Idi harus menjadi prioritas. Ini demi menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan pelaku usaha lokal,” ujarnya.

Upaya konfirmasi dari media kepada pihak PT PEMA sejauh ini belum membuahkan hasil. Direktur Utama Mawardi Nur tidak merespons, sementara Sekretaris PT PEMA sekaligus Kepala Humas, Reza Irwanda, memilih bungkam saat dimintai tanggapan.

Selain persoalan sulfur, PT PEMA juga disorot atas dugaan pencemaran lingkungan di wilayah Kuala Langsa. Meski Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK telah mengeluarkan surat resmi yang menyatakan PT PEMA bersalah dalam kasus ini, belum terlihat langkah hukum lanjutan dari kementerian.

Seorang aktivis lingkungan di Aceh yang enggan disebutkan namanya menyatakan keprihatinan atas sikap KLHK.

“Sudah ada bukti dan pernyataan resmi. Tapi kenapa tidak ada tindakan hukum? Apakah negara kalah menghadapi BUMD?” ujarnya.

Lemahnya penegakan hukum oleh KLHK dianggap mencoreng kredibilitas pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan lingkungan, sebagaimana dijamin dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masyarakat mendesak KLHK untuk bertindak tegas dan transparan dalam menindaklanjuti hasil temuan Gakkum. Ketegasan hukum dinilai penting untuk memastikan perlindungan lingkungan serta keadilan sosial bagi warga terdampak.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT PEMA maupun KLHK terkait polemik yang berkembang. (Tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sambut HUT ke-80 Kejaksaan RI, Kejari Agara Gelar Pemasangan KB Gratis dan Donor Darah

30 Agustus 2025 - 05:34 WIB

Aceh Jadi Tuan Rumah Peringatan HAM 2025, Sementara Luka Lama Belum Tuntas

29 Agustus 2025 - 18:59 WIB

Kasus Anak Diduga Dianiaya Satpam PT PN, Laporan Resmi Masuk Polres Aceh Utara

28 Agustus 2025 - 22:45 WIB

PTPL Siap Jadi Pemain Rantai Pasok Lokal dalam Pengembangan Blok Andaman

27 Agustus 2025 - 23:11 WIB

Bulog Kuasai Pasar Beras: Stok Melimpah, Kualitas dan Harga Jadi Pertanyaan

27 Agustus 2025 - 14:53 WIB

Trending di Aceh