Menu

Mode Gelap
Tiga Media Sehari, Tiga Surat Teguran: Dewan Pers Kehabisan Sabar Hadapi Media yang Ngeyel Oknum Wakil Bupati Aceh Timur Diduga Gunakan Jabatan untuk Mempengaruhi 21 Dapur MBG Plt Kepala DPPKB Aceh Tenggara Periksa Aset Kendaraan Dinas dan Fasilitas Kantor Oknum Pengembang Villa Buket Rata Serobot Aset Desa, Jalan Umum Dijadikan Jaminan Bank Direktur PNL Raih Gelar Doktor Ilmu Teknik USK, Angkat Inovasi Fly Ash untuk Pembangunan Berkelanjutan Oknum Mantan Ketua PWI Aceh Utara Diduga Masih Kuasai Aset Organisasi, PWI Aceh: Seluruh Aset di Bawah Kendali PWI Aceh

News

Kemendagri Imbau Pemerintah Daerah Percepat Penyerapan Anggaran Untuk Stabilisasi Inflasi

badge-check


					Kemendagri Imbau Pemerintah Daerah Percepat Penyerapan Anggaran Untuk Stabilisasi Inflasi Perbesar

Medan, harianpaparazzi.co– Pemerintah terus memperkuat kerjasama antara pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi, khususnya yang berkaitan dengan komoditas pangan, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi pangan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi negara lain, maupun tantangan internal seperti cuaca ekstrem dan bencana alam.

Meski begitu, inflasi nasional pasca Lebaran tetap terkendali dan berada dalam kondisi yang stabil.

“Kami mengapresiasi langkah konkret yang telah diambil oleh TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), seperti subsidi transportasi dan kebijakan diskon listrik, yang turut membantu menstabilkan inflasi secara nasional,” kata Restuardy.

Hal tersebut disampaikan dalam acara gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bertempat di Aula Utama Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (24/4).

Namun, ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di wilayah Sumatera. Berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI per 8 April 2025, realisasi anggaran daerah baru mencapai 12 persen, dengan pelaksanaan belanja hanya mencapai 7,7 persen.

Kemendagri mengimbau pemerintah daerah untuk segera mempercepat penyerapan anggaran agar pengendalian inflasi dapat lebih efektif.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Penyerapan yang lambat bisa menghambat pengendalian inflasi dan berisiko memperburuk kondisi ekonomi daerah,” tegasnya.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025, menjadi salah satu upaya untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar inflasi, terutama pada komoditas volatile food, tetap terjaga dalam kisaran yang diinginkan.

Sebagai tindak lanjut, seluruh kepala daerah di wilayah Sumatera telah berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan pengendalian inflasi secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen ini diharapkan dapat memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga, seperti Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, Kemenko Pangan, Badan Gizi Nasional, serta perwakilan TPID dari seluruh wilayah Sumatera.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kecelakaan Tunggal di Pulau Sejuk, Gerak Sigap Polisi Jadi Sorotan

23 Maret 2026 - 12:16 WIB

Lewat Bantuan Sosial, Satresnarkoba Batu Bara Ajak Masyarakat Jauhi Narkoba

20 Maret 2026 - 16:03 WIB

Ultah ke-9 SMSI, Gusti Sinaga Serukan Soliditas Hadapi Tantangan Pers

18 Maret 2026 - 21:39 WIB

Tiga Media Sehari, Tiga Surat Teguran: Dewan Pers Kehabisan Sabar Hadapi Media yang Ngeyel

17 Maret 2026 - 01:27 WIB

Rapat Koordinasi Humas Lapas Tanjungbalai, Publikasi Kegiatan Pemasyarakatan Diperkuat

16 Maret 2026 - 10:54 WIB

Trending di News