Aceh Tamiang, Harianpaparazzi.com – Sebanyak 50 unit hunian sementara (huntara) bantuan Yayasan Baitul Mal PLN di Desa Landok, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, menuai keluhan warga. Bangunan yang baru selesai sekitar satu bulan lalu itu tidak dilengkapi kamar mandi dan WC. Akibatnya, lebih dari 200 jiwa penghuni huntara terpaksa mandi, mencuci, dan buang air ke rumah warga sekitar setiap hari.
Dari luar bangunan itu tampak rapi. Cat berwarna biru muda terlihat mencolok di tengah kawasan pemukiman korban banjir Desa Landok, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Lantai rumah dipasang keramik. Atap seng terlihat baru. Ukuran bangunan sekitar 4×6 meter persegi.
Namun di balik tampilan itu, warga mengaku kesulitan menjalani aktivitas dasar sehari-hari.
Sebanyak 50 unit huntara bantuan Yayasan Baitul Mal PLN yang dibangun untuk korban banjir ternyata tidak dilengkapi kamar mandi dan WC. Akibatnya, ratusan warga harus menumpang mandi dan buang air ke rumah tetangga.
“Kalau malam atau hujan deras sangat susah. Kami harus pergi ke rumah warga lain untuk mandi dan buang hajat,” ujar salah seorang penghuni huntara.
Keluhan tidak hanya soal fasilitas MCK. Sejumlah warga juga mengaku atap seng pada beberapa bangunan mengalami kebocoran. Saat hujan turun, air masuk ke dalam rumah dan membasahi pakaian serta kasur.
“Kalau hujan deras, air masuk dari atap. Kasur dan pakaian basah,” kata warga lainnya.
Di lokasi huntara, terlihat sebagian bangunan berdiri rapat di atas lahan bekas rumah warga yang hanyut diterjang banjir beberapa waktu lalu. Bantuan itu dibangun untuk korban yang kehilangan tempat tinggal.
Namun warga mengaku heran karena bangunan permanen tersebut tidak memiliki fasilitas dasar seperti kamar mandi dan WC.
“Lebih baik huntara pemerintah yang sederhana tapi ada kamar mandi. Ini bangunan bagus, pakai keramik, tapi tidak ada WC,” ujar warga.
Datok Desa Landok, Helmi, Jumat (15/05), mengaku bingung menghadapi kondisi tersebut. Menurutnya, saat banjir melanda, masyarakat sangat membutuhkan tempat tinggal sementara.
“Waktu itu kami sangat membutuhkan bantuan karena sekitar 1.300 kepala keluarga terdampak banjir,” ujarnya.
Ia mengatakan, 50 unit huntara itu kini dihuni sekitar 200 jiwa lebih. Seluruh penghuni, kata dia, setiap hari harus menumpang MCK ke rumah warga lain.
“Warga huntara memang harus ke rumah tetangga untuk mandi, mencuci dan buang air,” katanya.
Helmi juga membenarkan adanya keluhan kebocoran seng pada beberapa unit bangunan. Menurutnya, warga sudah menyampaikan keluhan itu karena air hujan masuk ke dalam rumah saat hujan deras.
Dirinya mengaku sempat diminta vendor bernama Fery untuk membantu memperbaiki seng bocor tersebut. Namun permintaan itu ditolak.
“Itu tugas mereka. Saya tidak mau memperbaiki karena itu bukan pekerjaan desa,” tegas Helmi.
Helmi mengaku tidak pernah diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tersebut. Ia baru mengetahui huntara tidak memiliki kamar mandi dan WC setelah bangunan selesai dikerjakan.
“Setelah rumah jadi baru kami tahu tidak ada WC dan kamar mandi,” ujarnya.
Menurut Helmi, hampir seluruh huntara bantuan pemerintah maupun lembaga lain di Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur hingga Aceh Utara dilengkapi fasilitas MCK.
“Makanya kami minta tambahan bangunan MCK,” katanya.
Sementara itu, vendor pembangunan bernama Fery mengakui adanya kebocoran pada sebagian atap seng. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan pihak desa terkait penanganannya.
Nilai pembangunan setiap unit huntara disebut mencapai sekitar Rp40 juta per rumah.
Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Iman Suhery, mengakui pemerintah menerima bantuan huntara dari PLN karena kebutuhan korban banjir saat itu cukup mendesak.
“Namanya bantuan tentu kita terima untuk membantu masyarakat,” ujarnya singkat.
Sementara Kepala PLN Mulp Kuala Simpang, Fadly, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan. Pesan WhatsApp yang dikirim wartawan terlihat telah dibaca, namun tidak dijawab. Beberapa kali panggilan telepon juga tidak mendapat respons.
Padahal konfirmasi telah disampaikan untuk meminta penjelasan terkait pembangunan huntara tanpa fasilitas MCK tersebut.
Di sisi lain, kondisi ini mulai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab bantuan huntara yang dibangun menggunakan dana sosial untuk korban bencana umumnya dilengkapi fasilitas dasar seperti kamar mandi dan WC.
Secara sosial, kondisi itu membuat penghuni huntara bergantung kepada tetangga setiap hari. Secara psikologis, warga mengaku tidak nyaman karena harus keluar rumah untuk kebutuhan dasar keluarga.
Dari sisi kesehatan lingkungan, ketiadaan fasilitas sanitasi di kawasan hunian padat juga berpotensi memicu persoalan baru bila tidak segera ditangani.
Hingga kini warga hanya berharap ada penambahan fasilitas MCK agar mereka tidak lagi bergantung kepada rumah warga lain untuk mandi dan buang air setiap hari (firdaus)
