TAKENGON, Harianpaparazzi.com – Pemulihan Kabupaten Aceh Tengah pascabanjir bandang dan tanah longsor diperkirakan masih membutuhkan waktu panjang. Selain ribuan warga kehilangan rumah dan mata pencaharian, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan kini menjadi hambatan terbesar bagi kebangkitan ekonomi daerah penghasil kopi Gayo tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tengah, Pijas Visara, ST, Kamis (12/06), mengatakan pemerintah daerah hingga saat ini baru mampu melakukan perbaikan fungsional pada sejumlah ruas jalan yang rusak akibat banjir dan longsor.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah kabupaten belum mampu melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap jaringan jalan dan jembatan yang terdampak bencana.
“Yang bisa kami lakukan saat ini hanya memfungsikan jalan agar tetap dapat dilalui masyarakat. Untuk perbaikan total membutuhkan anggaran yang sangat besar dan tidak mungkin ditanggung APBK,” kata Pijas.
Ia menjelaskan, kondisi medan yang masih rawan longsor menjadi kendala utama di lapangan. Setiap kali curah hujan tinggi terjadi, material longsor kembali menimbun badan jalan yang sebelumnya telah dibersihkan.
Akibatnya, jalur transportasi yang menghubungkan Aceh Tengah dengan wilayah pesisir, khususnya melalui Simpang KKA menuju Takengon, hingga kini masih berstatus darurat.
Bahkan kendaraan angkutan barang dengan muatan normal di bawah 30 ton masih mengalami kesulitan melintasi jalur tersebut.
Kondisi itu berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat.
Pijas memperkirakan harga sembako dan berbagai kebutuhan dasar di Aceh Tengah saat ini meningkat hingga 30 persen dibandingkan wilayah pesisir akibat tingginya biaya distribusi.
“Inflasi tidak bisa dihindari karena biaya angkut naik. Banyak barang harus dilansir beberapa kali sebelum sampai ke desa-desa,” ujarnya.
Data PUPR menunjukkan sedikitnya 300 ruas jalan kabupaten dengan total panjang mencapai 831 kilometer membutuhkan penanganan serius. Selain itu terdapat sekitar 110 jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Untuk memulihkan seluruh infrastruktur tersebut, pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan anggaran sedikitnya Rp1,5 triliun.
Menurut Pijas, apabila hanya mengandalkan kemampuan APBK, proses pemulihan infrastruktur dapat memakan waktu enam hingga tujuh tahun.
Sementara itu, pemerintah daerah telah mengusulkan seluruh kebutuhan rehabilitasi kepada Pemerintah Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan Kementerian PUPR. Namun hingga kini belum ada satu pun usulan yang memperoleh persetujuan pendanaan.
“Informasi yang kami terima, penanganan jalan nasional, provinsi dan kabupaten akan menjadi bagian program pemerintah pusat pada 2026 hingga 2028. Namun sampai sekarang belum ada kepastian jadwal pelaksanaannya,” ujarnya.
Kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengancam pemulihan sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Sebelumnya, Dinas Perkebunan Aceh Tengah mencatat sekitar 11.105 hektare kebun kopi Gayo mengalami kerusakan berat akibat bencana. Hampir 20 ribu petani terdampak langsung, sementara produksi kopi diperkirakan turun hingga 40 persen tahun ini.
Di sisi lain, Dinas Sosial Aceh Tengah juga mencatat sedikitnya 3.373 kepala keluarga kehilangan rumah dan sekitar 12 ribu warga kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya kebun dan lahan pertanian.
Dengan kondisi akses transportasi yang belum pulih sepenuhnya, distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat masih terganggu.
Karena itu, pemerintah daerah berharap percepatan rehabilitasi jalan dan jembatan segera mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat agar proses pemulihan ekonomi Aceh Tengah tidak berlangsung lebih lama. (daus husen)
