Aceh Tamiang, Harianpaparazzi.com — Pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM berencana menyalurkan bantuan tunai bagi pelaku usaha mikro korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang mulai Juni 2026. Bantuan itu diproyeksikan menyasar pedagang kuliner dan pedagang sembako kecil yang selama lima bulan terakhir bertahan memulihkan usaha dengan modal pinjaman.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Aceh Tamiang, Ibnu Aziz, Kamis (14/05), mengatakan pencairan bantuan masih menunggu surat keputusan dari kementerian. Bantuan tersebut akan disalurkan langsung ke rekening penerima dalam bentuk hibah.
“Rencana pencairan diperkirakan Juni 2026. Saat ini tinggal menunggu keputusan kementerian,” kata Ibnu.
Menurutnya, usulan awal bantuan mencapai Rp5 juta per pelaku usaha. Namun hingga kini pemerintah daerah belum menerima rincian final terkait besaran bantuan per orang maupun total penerima yang disetujui pemerintah pusat.
“Yang terpenting ada perhatian pemerintah terhadap UMKM korban banjir,” ujarnya.
Ibnu mengakui sebagian besar modal usaha pelaku UMKM rusak saat banjir bandang melanda Aceh Tamiang akhir 2025 lalu. Kondisi itu memaksa banyak pedagang mencari pinjaman ke lembaga keuangan informal maupun pembiayaan mingguan dengan bunga tinggi.
“Banyak pelaku UMKM akhirnya meminjam ke lembaga finansial seperti Mekar. Bunganya bisa mencapai 10 hingga 15 persen,” katanya.
Data Dinas Koperasi mencatat jumlah UMKM yang terdata secara online mencapai hampir 40 ribu pelaku usaha. Dari jumlah itu, sekitar 35 ribu telah masuk dalam pendataan kementerian. Sementara pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sekitar 15 ribu.
Namun, kata Ibnu, jika dihitung seluruh usaha kecil yang belum memiliki legalitas usaha, jumlah pelaku UMKM di Aceh Tamiang diperkirakan mencapai 60 ribu orang.
Bantuan tunai tersebut diprioritaskan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki pinjaman perbankan maupun bantuan pembiayaan lain.
Selama lima bulan pascabanjir, bantuan yang diterima pelaku usaha baru sebatas peralatan usaha seperti 300,tenda dan 170 kompor gas serta alat pemasak nasi. Bantuan itu telah disalurkan kepada dan pedagang kuliner dan hampir 2 ribu pedagang pasar di 12 kecamatan.
“Persoalan di lapangan bukan lagi soal besar kecil bantuan. Tapi seberapa cepat bantuan itu sampai ke masyarakat,” ujar Ibnu.
Di sisi lain, kerugian pelaku usaha kecil di lapangan jauh lebih besar dibanding nilai bantuan yang direncanakan pemerintah. Sejumlah pedagang kuliner di kawasan Taman Kesehatan, Desa Kesehatan, Kuala Simpang, mengaku mengalami kerugian antara Rp10 juta hingga Rp20 juta akibat banjir.
Sebagian besar pelaku usaha terpaksa kembali berdagang menggunakan modal pinjaman keluarga maupun utang dari lembaga pembiayaan agar usaha mereka tetap berjalan.
Ibnu menyebut pemerintah daerah sengaja memprioritaskan penyaluran bantuan lain seperti biaya hidup (jadup), bantuan perabot rumah tangga dan pemulihan ekonomi dasar sebelum bantuan UMKM dicairkan.
“Target pemerintah daerah sekarang bagaimana usaha kecil kembali hidup dulu,” katanya.
Ia mengklaim sekitar 90 persen pelaku usaha kecil mulai bangkit pascabanjir, terutama pedagang pasar, warung kopi dan usaha kuliner kecil.
Selain menunggu bantuan dari kementerian, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga berencana melobi Pemerintah Aceh agar ikut membantu tambahan modal usaha bagi pelaku UMKM korban banjir.
Sebelumnya, warga Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, mengaku belum menerima bantuan pemulihan ekonomi meski banjir telah berlalu selama lima bulan. Sebagian warga bahkan masih membersihkan lumpur dan memperbaiki usaha menggunakan uang pinjaman pribadi. (firdaus)
