Aceh Tenggara, harianpaparazzi.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara kembali membuat kejutan dengan menggencarkan penindakan dugaan tindak pidana korupsi, dari anggaran Mega proyek hingga pengelolaan dana desa yang merugikan keuangan negara.
Fakta dalam penyelidikan, terdapat beberapa kegiatan desa pada tahun anggaran 2022 dan 2023 tidak dikerjakan alias fiktif. Bukan hanya itu, terduga juga melakukan mark-up atas kegiatan.
“Berdasarkan hasil perhitungan tim audit inspektorat, kerugian negara dari mencapai Rp.476.692.348 juta,” ungkap Kajari.
Akibat dari perbuatannya, HM disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan uu nomor 20 tahun 2001
Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tenggara menetapkan Kepala Desa Lembah Haji, Kecamatan Bambel inisial HM sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2022 dan 2023.
“Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan secara profesional, penyidik menetapkan HM sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan DD,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tenggara, Lilik Setiawan, S.H, M.H, di Lobi Gedung Kejaksaan saat menetapkan tersangka, Kamis (9/10/2025) malaM.
Adapun penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara nomor : Print-01/1.1.20/Fd.1/05/2025 dan diperbarui dengan surat perintah tugas penyidikan nomor: Print-01/L.1.20/Fd.1/06/2025 tanggal 10 Juni 2025 Jo. Surat penetapan tersangka nomor: R-16/L.1.20/Fd.1/10/2025.
Berdasarkan hasil penyidikan, adapun modus kepala desa HM diduga menguasai dana desa dengan cara mengambil tunai di di Bank Aceh Syariah perwakilan Kutacane, dengan didampingi ZP (jabatan Kaur Keuangan).
Setelah dana desa tersebut diambil, HM menguasai uang tersebut baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kegiatan Desa. Dalam aksinya, HM mengancam perangkat yang tidak mau menandatangani laporan pertanggungjawaban.
“HM mengancam perangkat desa akan dipecat, jika tidak mau menandatangani laporan pertanggungjawaban,” beber Lilik Setiawan.
“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan, HM dititip di Lapas Kela II B Kutacane,” pungkas Lilik Setiawan. (Azhari)
