Aceh Tenggara, harianpaparazzi.com – Jeritan kelompok abang becak di Aceh Tenggara menggema lantang setelah mencuat dugaan Nepotisme dalam pembagian Becak Motor (Betor) dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRA sebesar Rp909 juta per paket proyek.
Skandal ini tidak hanya menyeret aktor politik Demokrat, tetapi juga melibatkan keluarga yang diduga terlibat dalam praktik gratifikasi dan nepotisme, memunculkan krisis kepercayaan terhadap pemangku jabatan (DPRA).
Modus Pembagian Becak Motor Terhadap Menerima dan Imbas pada Pokir
Berdasarkan laporan dari sumber terpercaya, pembagian Betor dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan pihak-pihak terafiliasi politik tertentu. Dari total anggaran Rp909 juta, dengan cara menyeluruh dari jumlah 30 unit Betor berkisar Rp 30 juta perunit, diduga untuk kepentingan team sukses dan keluarga pribadi atau kelompok.
“Pembagian Betor ini jelas melanggar prosedur dan berdampak langsung pada kualitas pokir tersebut. Kami sebagai Abang Betor yang menjadi korban akhirnya hanya menerima dengan berlapang dada,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
“Bahkan kami mendengar beberapa penerima Betor sudah menjual belikan serta ada sebagian merombak dari Betor menjadi kendaraan pribadi dengan melepas bak Betor tersebut,” tambahnya kepada harianpaparazzi.com , Rabu (06/08/2025).
Oknum keluarga di Pusaran Skandal Pokir
Lebih mencengangkan, seorang oknum keluarga menjadi penerima bantuan Betor. Dengan dalih tidak pernah menerima bantuan apapun, sedangkan oknum keluarga tersebut diduga sering menerima ataupun setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Pokir Nurdiansyah.
Gratifikasi nepotisme ini dapat mencederai keadilan yang merata kepada masyarakat banyak, dimana dengan dalih menggunakan ikatan keluarga untuk mendapatkan bantuan dari pokir Anggota DPRA dari Partai Demokrat tersebut.
“ Serta Oknum keluarga ini diduga berperan aktif di setiap bantuan pokir dari Nurdiansyah sebagai anggota DPRA di tingkat provinsi Aceh, Tindakan keluarga ini mencoreng nama baik Nurdiansyah yang seharusnya menjadi independen,” ujar seorang Abang becak.
Dimana berita sebelumnya, menyoroti soal proyek Pokir pengadaan Bantor,” pembagian Becak Motor ini penuh drama dari anggota DPRA
Desakan untuk Penyelidikan Transparan
Kasus ini menjadi perhatian aktivis Sepuluh Pemuda, Dahrinsyah mengutuk serta mendesak aparat hukum segera turun tangan.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Hukum harus tegas untuk mengembalikan integritas sistem,” ujar Dahrinsyah.
Kasus ini tidak hanya menguji integritas pengelolaan keuangan, tetapi juga mencoreng wajah anggota DPRA di setiap pokir yang seharusnya menjadi pilar pemerataan bagi masyarakat yang kurang mampu. Akankah hukum mampu menegakkan keadilan, atau praktik Nepotisme ini akan kembali terulang kembali? Waktu yang akan menjawab.
Dahrinsyah desak segera melakukan investigasi mendalam untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembagian Betor dari Dana Pokir tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Nurdiansyah dan pihak-pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. (Azhari)
