Menu

Mode Gelap
PTPL Harapan Di antara Janji Direksi Baru Pesawat Charter PT PGE Resmi Mengudara: Dukung Mobilitas Industri Migas Aceh Sinergi Dua Sayuti, Pers dan Pemerintah Sepakat Dukung Pembangunan Kota Lhokseumawe Kemendagri Evaluasi Qanun Pajak dan Retribusi, DPRK Aceh Utara Gelar Pembahasan Lanjutan Pengadilan Lhoksukon: Sidang yang Menguji Hati Nurani Agraria Terjebak di Tebing Rinjani, Evakuasi Pendaki Brasil Terkendala Kabut Tebal

News

Kemendagri Dorong Penyelarasan RPJMD Papua Barat dengan RPJMN 2025–2029

badge-check


					Kemendagri Dorong Penyelarasan RPJMD Papua Barat dengan RPJMN 2025–2029 Perbesar

Manokwari, harianpaparazzi.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan agenda nasional. Hal ini disampaikan secara daring saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029 di Manokwari, beberapa waktu lalu.

Restuardy menekankan bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029.

“RPJMD Papua Barat harus mengacu pada RPJPD dan selaras dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang memuat Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Penyelarasan ini menjadi dasar memperkuat fondasi transformasi daerah menuju Visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya, dalam rilisnya diterima redaksi, Senin (30/6/2025).

Restuardy juga menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk menggunakan pendekatan manajemen strategik, logic model, berpikir sistem, dan sistem dinamik. Penyusunan harus pula mempertimbangkan hasil evaluasi RP Daerah Papua Barat 2023–2026 dan isu-isu strategis seperti kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengangguran.

Lebih lanjut, Restuardy menyoroti pentingnya integrasi antara target pembangunan nasional dan daerah dalam indikator pembangunan seperti PDRB per kapita, IPM, tingkat kemiskinan, hingga penurunan emisi gas rumah kaca.

“Papua Barat memiliki potensi besar. Namun tantangan seperti kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, stunting yang cukup tinggi, dan akses pendidikan yang belum merata, harus dijawab melalui perencanaan strategis yang berbasis data dan inklusif,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Kemendagri juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai platform utama dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD dan Renstra perangkat daerah, serta memastikan publikasi dokumen dalam sistem tersebut.

Mengakhiri sambutannya, Restuardy mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat untuk menjadikan Musrenbang ini sebagai momentum strategis memperkuat kolaborasi pusat dan daerah guna mewujudkan Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

AMKI Pusat dan FISIP Uhamka Tandatangani MoA Upaya Penguatan Pendidikan dan Industri Media

30 Juni 2025 - 20:32 WIB

HUT Bhayangkara ke-79, Mendagri: Polri Sahabat Masyarakat dan Semakin Memberikan Keadilan

30 Juni 2025 - 20:25 WIB

Kebersamaan dalam Doa: Polri Gelar Doa Bersama Lintas Agama Sambut Hari Bhayangkara ke-79

30 Juni 2025 - 19:51 WIB

Industri TV Berita Konvensional Terus Melambat, Akademisi Ingatkan Ini

30 Juni 2025 - 18:59 WIB

Netizen Penasaran ‘Untuk Apa Robot Polisi’, Ini Jawabannya

30 Juni 2025 - 17:04 WIB

Trending di News