Lhokseumawe, Harianpaparazzi.com — Dana hibah KONI Lhokseumawe hampir Rp9,71 miliar kini ditelusuri Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Penyidik tidak hanya memeriksa penggunaan anggaran, tetapi juga menghitung ulang biaya perjalanan dinas pengurus serta menelusuri dugaan pembagian insentif atlet kepada pengurus.
Kasubsi Penyelidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Lhokseumawe, Wahyu Fahreza, mengatakan pihaknya telah meminta Inspektorat Pemko Lhokseumawe menghitung kembali biaya perjalanan dinas kepengurusan KONI periode 2019–2023. Pemeriksaan itu untuk mengetahui pengeluaran perjalanan dinas yang benar-benar terjadi, sekaligus menilai ketepatan penggunaan anggarannya.
Menurut Wahyu, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan dana insentif yang tidak sesuai peruntukan. Insentif yang semestinya diberikan kepada atlet berprestasi diduga turut dibagikan kepada sejumlah pengurus.
“Yang jelas ketua KONI yang harus bertanggung jawab. Kalau diperkirakan, yang menikmati SPPD itu banyak orang dari berbagai cabang olahraga,” kata Wahyu kepada Harian Paparazi.com, Kamis (12/11), setelah penggeledahan.
Penggeledahan dilakukan penyidik di kantor KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lhokseumawe. Berdasarkan pantauan reporter, tim Kejari tiba di kantor KONI sekitar pukul 10.11 WIB dan kemudian melanjutkan pemeriksaan ke kantor Dispora hingga sekitar pukul 12.00 WIB.
Dari kantor KONI, penyidik membawa sejumlah dokumen, antara lain catatan bon atau cash bon, daftar penarikan cek, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi. Sementara dari kantor Dispora, penyidik mengamankan 10 berkas.
Dokumen tersebut akan diteliti untuk menelusuri aliran dana dan mencocokkan pencatatan anggaran dengan pengeluaran sebenarnya.
Berdasarkan data penyidikan yang disampaikan Kejari, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyalurkan dana hibah kepada KONI selama 2019–2025 sebesar Rp9.707.440.000. Dari perkara tersebut, penyidik memperkirakan kerugian keuangan negara sementara mencapai Rp1.293.890.650. Namun, nilai pastinya masih menunggu hasil penghitungan Inspektorat.
Kejari menyebut perkara ini telah memasuki tahap penyidikan setelah berawal dari laporan atau pengaduan masyarakat. Sebanyak 25 saksi telah diperiksa untuk mengumpulkan keterangan dan alat bukti.
Wahyu juga menyebutkan, pengembalian dana insentif oleh sejumlah pengurus sejauh ini baru mencapai Rp60 juta. Namun, pengembalian tersebut tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Penyidik masih menelusuri dokumen keuangan, termasuk rekening kas KONI, rekening kas umum daerah, serta bukti transfer atau pencairan dana hibah. Penelusuran itu diperlukan untuk mengetahui hubungan antara dana yang disalurkan pemerintah daerah dengan penggunaan dan pertanggungjawabannya di KONI.
Surat Perintah Penggeledahan Kejari Lhokseumawe tercatat dengan nomor PRIN-03/L.1.12/F.d.2/11/2026. (firdaus)
