ACEH TIMUR, Harianpaparazzi.com – Transparansi kewajiban perusahaan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Aceh Timur kembali menjadi sorotan. PT Wajar Corpora disebut tidak menyetorkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama sekitar delapan tahun sejak akhir 2017. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai besaran kewajiban perusahaan, pencatatan penerimaan daerah, serta langkah pemerintah dalam melakukan penagihan.
Informasi tersebut bukan tanpa dasar. Pemberitaan Analisa Daily pada 24 Juni 2024 mengutip Kepala Bidang Pendapatan BPKD Aceh Timur yang membenarkan bahwa PT Wajar Corpora tidak menyetorkan kontribusi PAD selama kurang lebih delapan tahun sejak akhir 2017.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga pernah memuat keterangan bahwa PT Wajar Corpora dan PT Beurata Maju tidak menyetorkan PAD hingga 2023.
Informasi tersebut perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aceh Timur, terutama terkait status kewajiban kedua perusahaan serta jenis penerimaan daerah yang dimaksud.
PAD dan Pajak Daerah Harus Dibedakan
Meski demikian, persoalan ini perlu dilihat secara cermat. Kontribusi PAD tidak serta-merta dapat disamakan dengan pajak daerah.
Penerimaan daerah dari aktivitas pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU), bagi hasil, maupun pajak merupakan kategori yang berbeda dan masing-masing memiliki dasar hukum, mekanisme pembayaran, serta pencatatan tersendiri.
Karena itu, pernyataan bahwa perusahaan tidak menyetorkan kontribusi PAD tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan tersebut tidak membayar seluruh kewajiban pajaknya.
Pemisahan kategori penerimaan ini penting agar persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan yang keliru. Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci jenis kewajiban yang belum dipenuhi, dasar penetapannya, serta mekanisme penerimaan yang seharusnya berlaku.
BPKAD Diminta Buka Rincian Kewajiban Perusahaan
Untuk memastikan persoalan ini terang, BPKAD Aceh Timur perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah hal penting.
Pertama, berapa total kewajiban PT Wajar Corpora terhadap pemerintah daerah sejak 2015 hingga 2023, termasuk rincian berdasarkan tahun dan jenis penerimaan?
Kedua, apakah benar tidak terdapat setoran kontribusi PAD dari perusahaan sejak akhir 2017 sebagaimana diberitakan Analisa Daily pada 24 Juni 2024?
Ketiga, apakah perusahaan tetap membayar kewajiban pajak daerah selama periode tersebut? Jika ada, berapa nilai pembayaran dan jenis pajak yang disetorkan?
Keempat, apakah pemerintah daerah telah melakukan penagihan, pemeriksaan, menerbitkan surat teguran, atau mengambil langkah administratif terhadap perusahaan?
Kelima, bagaimana status kewajiban PT Wajar Corpora dan PT Beurata Maju dalam pencatatan penerimaan daerah hingga 2023?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah persoalan ini berkaitan dengan belum terpenuhinya kewajiban perusahaan, perbedaan mekanisme penerimaan, atau persoalan administrasi dan pengawasan pemerintah daerah.
Transparansi Merupakan Hak Publik
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu memastikan setiap potensi penerimaan daerah dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan adanya kewajiban yang belum dipenuhi, pemerintah daerah harus menjelaskan langkah penagihan dan penyelesaiannya. Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai bukti dan kewenangannya.
Di sisi lain, perusahaan juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai status pembayaran dan kewajiban mereka kepada pemerintah daerah.
Publik tidak cukup hanya mendapatkan informasi bahwa suatu perusahaan tidak menyetorkan kontribusi PAD. Masyarakat berhak mengetahui berapa nilai yang seharusnya diterima daerah, berapa yang telah dibayarkan, dan berapa yang masih menjadi kewajiban.
Sebab, setiap potensi penerimaan daerah memiliki arti penting bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Jangan sampai kewajiban perusahaan terhadap daerah terus menjadi tanda tanya, sementara publik tidak memperoleh kejelasan mengenai hak-hak keuangan daerah.( Tri Nugroho Panggabean)
