Taput, Harianpaparazzi.com – Banyak dari warga Taput bersungut-sungut bahkan membandingkan kondisi ekonominya lebih layak menerima dari warga lain penerima bantuan sosial kuncuran Kemensos.
Menyikapi ini, Komisi C DPRD Tapanuli Utara (Taput) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS ) Taput dan pihak Dinas Sosial (Dinsos) Taput di gedung dewan Tarutung, Selasa, (30/6).
Anggota Komisi C DPRD Taput Jimmi Tambunan ketika ditemui wartawan di kantor dewan Tarutung membenarkan gelar RDP terkait perubahan status Desil yang memicu Keresahan warga yang tak lagi memperoleh bansos.
Jimmi Tambunan yang juga Ketua PDIP Taput meminta Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih teliti dan detail dalam melakukan pendataan terkait perubahan dan penetapan status desil bagi masyarakat Tapanuli Utara.
Akibat banyaknya perubahan status desil yang terjadi saat ini telah menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat, pungkasnya.
Jimmi Tambunan tidak membantah bahwa sebab akibat perubahan desil ini banyak warga resah, karena tidak masuk lagi kategori penerima bantuan, padahal masih layak menerima bantuan.,”Justru itu Komisi C DPRD Taput yang membidangi menggelar RDP”, katanya.
Kita minta BPS lebih teliti dan detail dalam melakukan pendataan terkait perubahan dan penetapan desil seraya pihaknya mengingatkan BPS agar tidak anggap sepele terhadap keresahan dan polemik yang terjadi akibat perubahan desil ini” Ini masalah serius untuk segera disikapi, jangan terkesan main-main” tegas Jimmi.
Pihaknya kata Jimmi Tambunan meminta BPS melakukan pendataan kondisi masyarakat langsung dari pintu ke pintu.
“Jangan hanya menunggu laporan dari desa, tapi lakukanlah pendataan sehingga bisa melihat langsung kondisi masyarakat, layak atau tidak menerima bantuan,” pungkasnya.
Jimmi Tambunan kembali meminta pihak Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara mensinkronkan dan mengupdate pendataan yang dilakukan dengan data yang dimiliki pihak Dinas Sosial Taput sehingga tercover sinkronisasi untuk menentukan desil. (Marudut)
