Ekonomi Indonesia terus menjadi topik dominan dalam wacana publik sepanjang 2025–2026, terutama karena pertumbuhan makro yang terbilang stabil di tengah tren perlambatan global. Menurut publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sekitar 5,11 persen sepanjang 2025, sedikit meningkat dari capaian 5,03 persen pada 2024. Angka ini memberi kesan bahwa struktur ekonomi nasional relatif tangguh menghadapi tekanan global yang kompleks.
Namun, angka pertumbuhan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kondisi kesejahteraan ekonomi yang dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Di banyak lapisan masyarakat, realitas mikro justru menunjukkan sesuatu yang kontras: dompet mengempis lebih cepat dibandingkan pertambahan pendapatan. Pertumbuhan tinggi yang sering dipandang sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi pun menjadi paradoks ketika tidak diikuti oleh perbaikan signifikan dalam daya beli, upah riil, dan distribusi kesejahteraan.
Angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) memang merupakan indikator penting, tetapi sifatnya sangat agregatif. Ia menggambarkan total nilai produksi barang dan jasa dalam negeri tanpa secara langsung menunjukkan bagaimana manfaat ekonomi tersebut tersebar di tingkat rumah tangga. Misalnya, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 yang mencapai 5,39 persen (year on year) — tertinggi sejak 2022 — kerap dijadikan bukti stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Akan tetapi, dari sisi konsumsi rumah tangga, dinamika yang tampak di statistik makro tidak selalu tercermin dalam daya beli yang kuat. Inflasi tahunan masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia, yakni sekitar 2,92 persen pada Desember 2025. Angka ini memang relatif terkendali, meskipun meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pengendalian inflasi sangat penting, tetapi ketika harga kebutuhan pokok tetap naik—meski dalam batas yang dianggap wajar secara statistik—dampaknya jauh lebih terasa bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk kebutuhan dasar.
Stabilitas inflasi juga bukan jaminan otomatis bagi terjaganya daya beli, terutama ketika pendapatan riil tidak tumbuh secepat kenaikan harga barang dan jasa. Inilah inti dari paradoks yang sedang kita saksikan. Pertumbuhan makro yang baik belum tentu menjamin kenyamanan ekonomi riil bagi rakyat banyak.
Salah satu dimensi paling konkret dari daya beli adalah upah pekerja. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh pada akhir 2025 mencapai sekitar Rp3,33 juta per bulan. Angka ini memang menunjukkan pertumbuhan pendapatan secara nominal. Namun, jika dikaitkan dengan biaya hidup yang terus meningkat di berbagai kota besar maupun daerah, pertumbuhan tersebut cenderung tidak sebanding dengan kebutuhan dasar, seperti pangan, transportasi, dan perumahan.
Ketimpangan ini diperparah oleh struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berkeahlian rendah, di mana upah cenderung stagnan dan tingkat kerentanan kerja relatif tinggi. Di sisi lain, sektor formal dan kelompok kelas menengah atas yang menikmati kenaikan pendapatan serta peluang ekonomi lebih besar tetap menjadi simpul utama dalam statistik pertumbuhan.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sekitar 4,74 persen, turun dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Penurunan ini tentu dapat dipandang sebagai kabar positif. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, penyerapan tenaga kerja baru tidak selalu mencerminkan kualitas pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup. Akibatnya, meskipun tingkat pengangguran menurun, tekanan terhadap daya beli tetap terasa kuat, terutama di kelompok pekerja berpendapatan rendah.
Indonesia juga tidak hidup dalam sebuah gelembung ekonomi domestik. Fenomena global seperti perang dagang, tekanan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, hingga perubahan pola perdagangan internasional memberikan tekanan nyata terhadap stabilitas perekonomian nasional. Dalam kondisi seperti ini, meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat stabil, risiko eksternal tetap memengaruhi sentimen pasar dan nilai tukar.
Bank Indonesia, misalnya, mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75 persen untuk menjaga stabilitas moneter di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah yang sempat melemah, sekaligus menunggu tren penurunan inflasi yang lebih berkelanjutan. Kebijakan moneter yang berhati-hati ini menunjukkan upaya menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas harga dengan keberlanjutan pertumbuhan.
Di sisi lain, kebijakan fiskal juga memegang peran penting. Lonjakan belanja pemerintah, termasuk berbagai program bantuan sosial berskala besar seperti subsidi makanan gratis, berdampak pada peningkatan defisit anggaran. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli rumah tangga dalam jangka pendek, namun pada saat yang sama memunculkan tantangan fiskal jangka panjang.
Tekanan global ini mencerminkan tantangan struktural yang harus dihadapi Indonesia, yakni bagaimana mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat kapasitas domestik dalam menyerap risiko eksternal serta memperluas manfaat pertumbuhan itu sendiri kepada seluruh lapisan masyarakat.
Untuk mengatasi paradoks antara pertumbuhan tinggi dan dompet yang semakin menipis, fokus kebijakan perlu bergeser dari sekadar pencapaian angka pertumbuhan menuju peningkatan kualitas pertumbuhan.
Beberapa arah kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain:
Pertama, penguatan upah riil dan kualitas lapangan kerja. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa kenaikan upah berjalan seiring dengan produktivitas dan biaya hidup, agar konsumsi rumah tangga—sebagai motor utama pertumbuhan—dapat terus terjaga.
Kedua, perlindungan sosial yang efisien. Program bantuan sosial harus dirancang secara tepat sasaran sehingga benar-benar meringankan beban kelompok rentan tanpa menimbulkan distorsi di pasar tenaga kerja maupun tekanan inflasi yang berlebihan.
Ketiga, diversifikasi ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk memperluas penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang lebih produktif dan berpenghasilan lebih baik.
Keempat, pemberdayaan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dukungan terhadap sektor ini—melalui perluasan akses pembiayaan, digitalisasi usaha, serta akses pasar—harus menjadi prioritas agar manfaat pertumbuhan menyebar lebih luas.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5 persen merupakan sebuah capaian yang patut diapresiasi, terutama di tengah gejolak ekonomi global. Namun, angka-angka positif tersebut tidak boleh menutupi realitas bahwa bagi banyak rumah tangga, dompet justru terasa semakin tipis.
Ketika pertumbuhan tidak diikuti oleh peningkatan upah riil, perluasan lapangan kerja berkualitas, dan pemerataan kesejahteraan, maka paradoks akan terus berulang: pertumbuhan tinggi, tetapi daya beli rakyat tertekan. Stabilitas ekonomi sejati tidak hanya diukur dari statistik makro, melainkan dari kemampuan ekonomi nasional dalam meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara, bukan hanya segelintir kelompok.
Tantangan terbesar saat ini adalah menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai pertumbuhan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat, dimiliki oleh rakyat, dan pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi rakyat.
Penulis: Ramadhan Razali
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Anggota MES Lhokseumawe dan Anggota Ikat Aceh
