Menu

Mode Gelap
Perlintasan Simpang Durian Kembali Berduka, Pejalan Kaki Tewas Disambar Kereta Api Aceh Tengah Masuki Masa Transisi Pemulihan, Kerugian Pascabencana Tembus Rp6,9 Triliun BWS Dinilai Lambat, Petani Aceh Timur Terancam Gagal Tanam Lagi Mualem Bawa Isu Perdamaian Aceh Kembali ke Meja Nasional Diduga Ketua Kelompok Ternak Bukit Rata Jaya Jual 24 Ekor Sapi Bantuan DPR RI dan UPPO Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Bergerak Cepat, Kasus Langsung Terungkap

Aceh

Dugaan Pembohongan Publik PGE: Kompresor Tak Pernah Beroperasi, Aceh Utara Merugi Miliaran Rupiah

badge-check


					Dugaan Pembohongan Publik PGE: Kompresor Tak Pernah Beroperasi, Aceh Utara Merugi Miliaran Rupiah Perbesar

Aceh Utara, Harianpaparazzi.com — Pada Selasa, 6 Januari 2026, terungkap bahwa tiga unit kompresor yang dimasukkan oleh PT Wira Cipta Perkasa (WCP) dan dipasang di Klaster 4 PT PGE sejak 2024 ternyata tidak pernah beroperasi. Ketiga kompresor tersebut hanya menjadi pajangan di lokasi proyek. Meski demikian, PGE tetap melakukan pembayaran sesuai kontrak, mencapai sekitar 85 persen atau Rp5 miliar per bulan.

Keanehan semakin mencuat ketika pada 2025 PGE justru melakukan perubahan kontrak dengan PT WCP dengan menambahkan dua unit kompresor baru yang saat ini sedang dalam tahap pemasangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengelolaan aset, efektivitas proyek, serta transparansi penggunaan dana, mengingat pembiayaan proyek bersumber dari pendapatan Aceh, termasuk Aceh Utara.

Situasi diperparah dengan tidak disalurkannya Participating Interest (PI) 10 persen yang menjadi hak Aceh Utara selama tiga tahun terakhir, sehingga daerah tersebut diduga kehilangan pendapatan migas dalam jumlah besar. Ketua Umum Satgas Percepatan Pembangunan Aceh (PPA)Mustafa Abdullah, SE, menegaskan bahwa praktik ini jelas merugikan Aceh dan Aceh Utara.

“Ini benar-benar menipu publik Aceh. Tiga unit kompresor sudah dipasang tetapi tidak beroperasi, namun tetap dibayar. Anehnya, PGE malah menambah dua unit baru. PI 10 persen juga tidak diberikan selama tiga tahun. Ada apa sebenarnya? Apakah mereka ingin mengeruk seluruh hasil Aceh?” tegas Mustafa Abdullah.

Kasus ini turut menyorot peran Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai lembaga pengawas kontrak migas. Mustafa Abdullah mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh guna memastikan tidak terjadi kerugian negara serta menjamin terpenuhinya hak Aceh Utara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPMA maupun PGE belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Sejumlah pihak menilai audit independen menjadi langkah penting untuk menjamin transparansi, integritas pengelolaan migas, serta pemenuhan hak daerah penerima PI.

(Tri Nugroho Panggabean)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Besok Menteri BKKBN Kunjungi Aceh Tenggara, Tinjau Program Penurunan Stunting

1 Juni 2026 - 19:15 WIB

Aceh Tengah Masuki Masa Transisi Pemulihan, Kerugian Pascabencana Tembus Rp6,9 Triliun

1 Juni 2026 - 16:20 WIB

BNN Aceh dan Pemkab Aceh Tenggara Teken Kesepakatan Bersama Perangi Narkotika

1 Juni 2026 - 11:18 WIB

Bupati Aceh Tenggara Pimpin Upacara Hari Kelahiran Pancasila, Ajak Warga Jaga Persatuan

1 Juni 2026 - 11:15 WIB

Rayakan Idul Adha 1447 H, Warga Dusun Buket Rata Punteut Sembelih 5 Ekor Lembu dan 5 Ekor Kambing

27 Mei 2026 - 14:45 WIB

Trending di Aceh