Lhoksukon, Harianpaparazzi.com — Bencana abrasi di pesisir Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, memasuki fase kedaruratan ekstrem setelah 38 rumah warga hilang tersapu laut tanpa menyisakan jejak. Di titik paling kritis, daratan yang dulunya berjarak 200 meter dari garis pantai kini menyempit hanya tinggal 10 meter. Situasi gawat ini mendorong Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) turun langsung ke lokasi pada Minggu (16/11/2025). Ia menyebut kondisi tersebut “darurat” dan menuntut percepatan penanganan.
“Ini darurat. Kalau bisa harus cepat diperbaiki sebelum makin meluas,” tegas Mualem di hadapan warga. Mualem memastikan akan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk merumuskan langkah mitigasi cepat.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa), yang mendampingi kunjungan itu mengaku lega atas perhatian Pemerintah Aceh. “InsyaAllah Pak Gubernur akan mendorong percepatan. Masyarakat Lhok Puuk butuh rasa aman,” ujarnya.
Keuchik Lhok Puuk, T. Bakhtiar, menyebut abrasi telah berlangsung sejak 2019 dan kini mencapai titik paling parah.
Data gampong mencatat: 475 KK tinggal di Lhok Puuk, 214 KK terdampak langsung abrasi, 38 rumah hanyut tanpa sisa bangunan, 215 hektare tambak rusak dihantam ombak. Sumur warga tak lagi dapat dipakai saat pasang purnama, Jalan utama desa amblas diterjang laut, Pipa PDAM ada, tetapi air tidak mengalir.
“Ini tanah bersertifikat. Tempat kita berdiri sekarang dulunya rumah warga, kini sudah jadi pantai,” kata Bakhtiar pilu. Ia menyebut warganya seperti “diusir dua kali” pertama oleh tsunami, kini oleh abrasi.
Reaksi Politik Memanas: HRD dan DPRA Berbeda
Narasi Soal Anggaran Penyelamatan
Krisis di Lhok Puuk sebenarnya telah lama memanggil perhatian publik. Pada 6 Oktober lalu, Anggota DPR-RI H. Ruslan M. Daud (HRD) telah meninjau lokasi abrasi dan menjanjikan percepatan penanganan melalui Kementerian PUPR. HRD menegaskan abrasi Lhok Puuk harus masuk program nasional melalui penyusunan Detail Identification Design (DID) sebagai pintu pengerjaan fisik.
“Kalau tidak segera dikerjakan, bukan hanya rumah warga hilang, tapi sumber ekonomi masyarakat juga musnah,” tegas HRD. HRD mendorong agar DID dimulai dengan anggaran awal Rp100 juta, agar bisa dikerjakan cepat melalui penunjukan langsung oleh Dinas Pengairan.
Namun narasi berbeda muncul dari Anggota DPRA Tgk. Muharuddin yang menyebut DID Rp750 juta baru masuk rencana perubahan Tahun Anggaran 2026. “Tidak mungkin dikerjakan dengan sisa dua bulan tahun ini. Tendernya panjang,” tegasnya.
Warga: Bantuan Bukan Janji, Tapi Tindakan
Dalam pernyataannya, Tengku Bahktiar dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya menegaskan bahwa mereka kini hidup dalam ketakutan setiap malam pasang naik. Lebih dari 412 KK berada dalam kondisi rawan relokasi darurat.
Tokoh masyarakat, yang juga anggota DPRK Aceh Utara Tengku Meulaboh, menilai kunjungan HRD dan Gubernur memberi harapan, namun PR terbesar masih pada: kejelasan DID, kepastian anggaran, dan tindakan cepat di lapangan.
“Warga tidak butuh janji. Mereka butuh langkah nyata untuk menyelamatkan hidup mereka dari laut yang terus mendekat,” katanya.
Menurut Tengku Meulaboh Mengapa Abrasi Lhok Puuk Jadi Ancaman Serius hal ini dikarenkan Faktor Geografi, Garis pantai di utara Aceh sangat terbuka terhadap angin timur dan arah gelombang langsung menghantam pemukiman dan tambak. Lanjutnya, dari sisi Faktor Sosial-Ekonomi, 70% warga menggantungkan hidup pada tambak dan perikanan.
Pemerintah Aceh Janji Bertindak Cepat
Mualem menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan menunggu abrasi menelan lebih banyak rumah. “Kita tidak ingin ada korban lebih besar lagi. Semua harus dilakukan cepat,” tegas Gubernur Aceh. Warga kini menanti apakah kunjungan para pemimpin itu akan berbuah tindakan nyatabukan sekadar rangkaian foto seremonial. (Firdaus)
