Lhoksukon, Harianpaparazzi.com — Hembusan angin laut membawa aroma asin yang menyesak. Di tepian pantai yang semakin tergerus ombak, sisa-sisa rumah yang roboh menandai jejak kesedihan warga Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. Namun hari itu, Senin (6/10/2025), harapan seolah datang kembali ketika Anggota DPR-RI H. Ruslan M. Daud (HRD) bersama Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil dan rombongan pejabat menjejakkan kaki di lokasi abrasi yang sudah lama memanggil perhatian.
Dalam kunjungan tersebut, HRD meninjau langsung garis pantai yang telah porak-poranda akibat hantaman Pasang Purnama. Berdasarkan data, abrasi telah mengancam 214 unit rumah warga, merusak tambak seluas 215 hektare, serta menghancurkan berbagai fasilitas publik, termasuk jalan kabupaten, TPI, dan balai pengajian.
“Kerusakan pantai di Lhok Puuk ini sudah sangat parah. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya pemukiman yang hilang, tapi juga sumber ekonomi masyarakat,” tegas HRD di lokasi.
HRD memastikan akan memperjuangkan penanganan abrasi Lhok Puuk melalui Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai, agar masuk dalam program prioritas nasional. Ia menegaskan, inisiatif awal dilakukan melalui penyusunan Detail Identification Design (DID) dengan dukungan pemerintah provinsi. Sumber dari lapangan menyebutkan, DID menjadi pintu utama pengerjaan fisik pengaman pantai.
Dalam kunjungannya, HRD menyarankan agar penyusunan DID dimulai dengan nilai Rp100 juta, sehingga bisa segera dikerjakan melalui penunjukan langsung oleh Dinas Pengairan Provinsi Aceh, tanpa harus menunggu tender panjang. Tujuannya, agar pemasangan batu gajah penahan ombak bisa segera dilakukan pada titik rawan di awal tahun 2026.
Namun di sisi lain, Anggota DPRA Tgk. Muharuddin mengklaim bahwa anggaran DID sebesar Rp750 juta telah dimasukkan dalam rencana perubahan tahun 2026, bukan tahun berjalan. Ia menilai tidak mungkin dikerjakan dalam sisa dua bulan tahun anggaran 2025, mengingat proses tender membutuhkan waktu.
“Penganggaran dengan sisa waktu dua bulan tidak mungkin dilakukan. Dinas pengairan juga memberi pertimbangan serupa,” ujar Tgk. Muharuddin.
Keterangan tersebut memperlihatkan adanya benturan narasi politik dan teknis, di mana HRD mendorong percepatan melalui inisiatif provinsi, sementara DPRA masih berkutat pada perencanaan formal.
Sementara itu, Geuchik Lhok Puuk, Bahktiar, menyampaikan rasa haru sekaligus keprihatinan mendalam. Ia menyebut desanya telah “terusir dua kali”— pertama oleh tsunami, dan kini oleh abrasi laut.
“Kami sudah terusir dengan tsunami, sekarang terusir lagi oleh abrasi. Belum ada yang melihat kami dengan serius. Air bersih pun belum mengalir, padahal pipa sudah dipasang sejak rehab-rekon dulu,” ungkap Bahktiar.
Di tengah penderitaan warga, bantuan cepat menjadi dambaan. Lebih dari 412 kepala keluarga kini hidup dalam ketidakpastian, sementara ombak terus mendekati batas daratan yang kini tinggal 10 meter dari rumah terakhir.
Kawasan pesisir Lhok Puuk berada di ujung utara Aceh, berpenduduk lebih dari 1.600 jiwa, sebagian besar menggantungkan hidup dari perikanan dan tambak. Setiap musim angin timur, banjir rob dan pasang purnama melanda desa, merusak rumah, tambak, dan jalan penghubung ke ibu kota kecamatan. Sepuluh tahun lalu, garis pantai masih berjarak 200 meter dari permukiman; kini hanya tersisa sekitar 10 meter.
Kondisi ini menimbulkan dampak sosial-psikologis yang berat — ketakutan kehilangan rumah terus menghantui warga setiap malam pasang naik.
Pernyataan HRD dan Tanggapan Pihak Terkait
Melalui juru bicaranya, M. Adam, HRD menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan diam melihat bencana yang terus menggerus wilayah pesisir.
“Abrasi Lhok Puuk seharusnya sudah lama menjadi tanggung jawab daerah. Tapi karena keterbatasan anggaran, Pak HRD melalui Komisi V DPR-RI akan memperjuangkannya di tingkat pusat,” ujarnya.
“Namun perlu diketahui, pengerjaan tidak mungkin dilakukan tanpa DID yang matang. Soal angka miliaran itu belum final karena dokumennya belum lengkap,” tambahnya.
Keterangan ini memperkuat posisi HRD sebagai inisiator percepatan proyek penyelamatan, sembari membuka ruang koordinasi lintas lembaga agar tidak lagi terhambat oleh urusan birokrasi.
Anggota DPRK Aceh Utara, Abdullah M Amin yang akrab disapa Tengku Meulaboh selasa (07/10) mengakui, Kunjungan HRD ke pantai Lhok Puuk memberi secercah harapan bagi warga yang telah lama menunggu uluran tangan pemerintah. Namun di balik itu dirimya megakui , masih tersisa pekerjaan rumah besar, salah satunya kejelasan dokumen DID, kepastian anggaran. Tengku Meulaboh menyadari di tepi pantai yang terus digerogoti ombak, warga masih menanti bukan sekadar janji, Namun dirinya optimis tindakan nyata pemerintah Aceh ingin menyelamatkan hidup mereka dari laut yang kian mendekat. (firdaus)
