Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Aceh

Pejabat Kejutan, Sarjana Teknik Jadi Bos Perdagangan

badge-check

Pejabat Kejutan, Sarjana Teknik Jadi Bos Perdagangan Perbesar

Lhoksukon, Harianpaparazzi – Setelah enam bulan menunggu kepastian, delapan pejabat akhirnya dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Aceh Utara pada Jumat (7/2/2025). Pelantikan ini dilakukan sebelum masa jabatan Pj Bupati Mahyuzar berakhir. Namun, di balik seremoni ini, publik justru menyoroti keputusan kontroversial terkait penempatan jabatan.

Dari 28 peserta seleksi JPT, hanya 16 orang yang dinyatakan lolos, lalu disaring kembali menjadi delapan nama. Yang mengejutkan, Kusairi, ST, MSM—yang berlatar belakang teknik—dilantik menjadi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kabid Tata Bangunan di Dinas Perkim. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai relevansi kompetensi dan bidang kerja.

Lebih jauh, rekam jejak Kusairi juga menjadi perbincangan. Saat masih menjabat sebagai Kabid di Dinas Perkim, ia terlibat dalam persoalan Gedung Bappeda yang hingga kini belum dapat difungsikan. Dalam wawancara dengan media, Kusairi menyatakan meski belum memiliki fasilitas listrik dan air, gedung tersebut tetap bisa ditempati, dengan perbaikan yang diajukan dalam anggaran selanjutnya. Namun, hingga kini, penyelesaian proyek tersebut masih menjadi pekerjaan rumah.

Pelantikan yang berlarut-larut ini sempat memicu spekulasi politik. Beberapa pejabat yang lolos seleksi bahkan dikabarkan mempertanyakan kejelasan proses sebelum akhirnya dilantik. Faktor persetujuan Mendagri disebut sebagai alasan utama keterlambatan. Namun, muncul juga spekulasi adanya faktor lain di balik penundaan ini.

Dalam pidatonya, Mahyuzar menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan adalah hal wajar dalam birokrasi. Ia menekankan bahwa proses pelantikan ini sudah sesuai mekanisme, termasuk persetujuan dari Mendagri dan koordinasi dengan bupati serta wakil bupati terpilih.

Mahyuzar berharap agar para pejabat yang dilantik segera menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja, mengingat anggaran yang tersedia semakin terbatas.

Saiful MDA, salah seorang warga Lhoksukon, melihat bahwa kebijakan ini lebih bernuansa politik ketimbang teknokratis. Penempatan pejabat dalam struktur pemerintahan seharusnya mempertimbangkan latar belakang dan keahlian agar birokrasi berjalan efektif. Fenomena ini kembali menguatkan persepsi bahwa jabatan strategis kerap kali lebih ditentukan oleh kompromi politik ketimbang kapasitas profesional.

Harapan nya delapan pejabat baru harus membuktikan mereka mampu menjalankan amanah meski di tengah sorotan tajam. Selain itu mereka akan juga menunjukkan pengabdian terbaik, atau justru semakin mempertegas kekecewaan publik terhadap tata kelola birokrasi saat ini. (firdaus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Hari Ketiga Ops Zebra Seulawah 2026, Polres Lhokseumawe Tindak 62 Pelanggar Lalu Lintas

19 Nov 2026 - 16:05 WIB

Hari Ketiga Ops Zebra Seulawah 2026, Polres Lhokseumawe Tindak 62 Pelanggar Lalu Lintas

Kejar Target Akhir Tahun, 90 Huntap Lhok Puuk Dikebut dalam 90 Hari

18 Nov 2026 - 19:15 WIB

Kejar Target Akhir Tahun, 90 Huntap Lhok Puuk Dikebut dalam 90 Hari

Huntap Lhokpuuk Dibangun Rp20,8 Miliar, Satgas PRR Targetkan Konstruksi Berdiri Akhir Tahun

18 Nov 2026 - 17:00 WIB

Huntap Lhokpuuk Dibangun Rp20,8 Miliar, Satgas PRR Targetkan Konstruksi Berdiri Akhir Tahun

Polemik Dugaan Percaloan Kamar di RS Cut Meutia Aceh Utara, Ketua Dewan Pengawas Janji Evaluasi dan Siapkan Teguran

18 Nov 2026 - 15:04 WIB

Polemik Dugaan Percaloan Kamar di RS Cut Meutia Aceh Utara, Ketua Dewan Pengawas Janji Evaluasi dan Siapkan Teguran

Bantuan Banjir Diserahkan, Solusi Jangka Panjang Subulussalam Masih Dinanti

17 Nov 2026 - 22:28 WIB

Bantuan Banjir Diserahkan, Solusi Jangka Panjang Subulussalam Masih Dinanti
Trending di Aceh