Menu

Mode Gelap
Akhmad Munir Terpilih Jadi Ketum PWI Pusat 2025-2030, Akhiri Dualisme Organisasi Kasus Anak Diduga Dianiaya Satpam PT PN, Laporan Resmi Masuk Polres Aceh Utara PTPL Siap Jadi Pemain Rantai Pasok Lokal dalam Pengembangan Blok Andaman Kasus Anak Diduga Dianiaya Satpam di Cot Girek, Korban Belum Buat Laporan Polisi Diduga “Rampok Tanah” di Lhokseumawe: UIN Arasy dan BPN Kota Jadi Sorotan Masjid Punteut Kalahkan Seneubok 2–0 di Turnamen Bola Kaki HUT RI ke-80 Forkopimcam Blang Mangat Cup 2025

News

Kemendagri dan UNICEF Advokasi Percepatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Maluku

badge-check


					Kemendagri dan UNICEF Advokasi Percepatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Maluku Perbesar

AMBON, harianpaparazzi.com — Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, memperoleh dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan melalui advokasi percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS).

Berdasarkan rekapitulasi data Sekretariat Pusat KKS saat ini, dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, baru Kota Ambon dan Kota Tual saja yang telah menyelenggarakan KKS.

Tujuan advokasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, komitmen, dan kapasitas pemerintah daerah dalam pembentukan kelembagaan dan forum KKS serta menggali kondisi awal meliputi peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku.

“Kabupaten/Kota Sehat merupakan program yang mencakup multidimensi sektoral dan memiliki pendekatan yang luas dalam aspek pembangunan daerah, salah satu aspek utamanya adalah mendorong masyarakat agar aktif dan peduli terhadap lingkungannya. Untuk menuju Kabupaten/Kota Sehat juga diperlukan prasyarat utama yaitu menuntaskan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), karena masalah BABS merupakan cerminan harkat, martabat, dan harga diri bangsa yang patut kita upayakan untuk diselesaikan yang harus dimulai dari tingkat masyarakat,” kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB Chaerul Dwi Sapta, dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (8/11).

UNICEF Indonesia dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri memprakarsai pelaksanaan advokasi percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Provinsi Maluku dengan rangkaian panel materi, diskusi, pemaparan praktik baik, coaching, penyusunan rencana tindak lanjut dan test (pre and post).

“Significant work remains in environmental health across Maluku. Only 35% of villages have achieved open defecation-free status, just 2.9% of households have access to safe sanitation, and 67.2% live in adequate housing (SKI, 2023). Today’s event is essential in strengthening cross-sector collaboration within government and non-governmental bodies to build commitment for a healthy, resilient society through the 9 pillars of Healthy City,” kata Chief of Health, UNICEF Indonesia Mrunal Shetye.

Partisipan berasal dari 11 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Maluku, mengikuti rangkaian advokasi dengan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Biro/Bagian Kesra, Bappeda, dan Dinas Kesehatan dengan keluaran yang diharapkan pada pemerintah daerah yaitu terbentuknya kerangka awal kelembagaan dan Forum KKS dan terbentuknya komitmen bersama serta terbentuknya rencana tindak lanjut penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku telah berkomitmen untuk melakukan percepatan penyelenggaraan KKS yang dituangkan pada Berita Acara dengan muatan Rencana Tindak Lanjut di dalamnya.

“Kemendagri dan Kemenkes menjadi pembina Kabupaten/Kota Sehat di tingkat Nasional, sehingga Kabupaten/Kota Sehat ini perlu dijadikan acuan oleh seluruh sektor pembangunan, untuk mendukung terlaksananya upaya kesehatan yang optimal terutama dari sisi promotif dan preventif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor,” kata Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan Kementerian Kesehatan Ely Setyawati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir: Stop Demonstrasi Anarkis, Saatnya Gandengan Tangan untuk Indonesia

31 Agustus 2025 - 10:47 WIB

Lanud Husein Sastranegara Panen Raya Sayuran, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

31 Agustus 2025 - 09:21 WIB

Kapolri dan Panglima TNI Siapkan Langkah Tegas Atasi Aksi Anarkis, Pastikan Pemulihan Keamanan Nasional

30 Agustus 2025 - 20:52 WIB

Akhmad Munir Terpilih Jadi Ketum PWI Pusat 2025-2030, Akhiri Dualisme Organisasi

30 Agustus 2025 - 20:12 WIB

Kemendagri: Penanggulangan Bencana Harus Jadi Bagian dari Strategi Pembangunan

30 Agustus 2025 - 18:15 WIB

Trending di News