Dana Desa Dipertanyakan, Dugaan Mark Up dan Program Fiktif Gampong Riseh Baroh Mengemuka

ACEH UTARA – Dugaan penyimpangan Dana Desa di Gampong Riseh Baroh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, kian menguat. Berdasarkan keterangan masyarakat serta penelusuran lapangan, sejumlah program yang bersumber dari Dana Desa sejak Tahun Anggaran 2020 hingga 2025 diduga tidak dilaksanakan sesuai peruntukan. Bahkan, sebagian program disinyalir fiktif dan sarat mark up.

Dugaan tersebut mencakup hampir seluruh sektor pembangunan gampong, mulai dari pengembangan website desa, bidang pendidikan, kesehatan, kawasan permukiman, hingga penyediaan jaringan internet warga. Warga menilai pola penganggaran yang sama terus muncul setiap tahun, namun tidak diikuti manfaat nyata di lapangan.

Website Gampong Dipertanyakan

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah alokasi anggaran pengembangan website Gampong Riseh Baroh. Berdasarkan penuturan warga dan aparatur desa non-struktural, anggaran website diduga dialokasikan setiap tahun sejak 2020 hingga 2025.

Namun hingga kini, warga mengaku tidak pernah mengetahui ataupun mengakses website resmi gampong sebagaimana tercantum dalam dokumen anggaran. Sejumlah tokoh masyarakat bahkan menyebut tidak pernah ada sosialisasi, pelatihan, maupun publikasi terkait keberadaan website tersebut.

“Kami heran, tiap tahun disebut ada anggaran website, tapi warga tidak pernah melihat atau merasakan manfaatnya,” ujar salah seorang warga.

Bidang Pendidikan Disorot

Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pendidikan, masyarakat mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan serius. Kegiatan PAUD dan balai pengajian dengan anggaran Rp35.085.000 diduga mengalami mark up. Warga menilai aktivitas pendidikan anak usia dini dan balai pengajian tidak mencerminkan besaran dana yang dicantumkan dalam APBG.

Selain itu, program pemeliharaan perlengkapan dan bangunan pendidikan senilai Rp5.000.000 diduga fiktif. Pasalnya, masyarakat tidak melihat adanya pemeliharaan gedung maupun fasilitas pendidikan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan desa.

Kejari Aceh Timur Dalami Dugaan Pengalihan Lahan dan Tidak Setor PAD oleh KSO PT Wajar Corpora

Redaksi Paparazzi

1 hari

Dugaan juga mengarah pada program Bantuan Pendidikan Siswa Miskin Berprestasi dengan alokasi Rp6.000.000. Warga menyebut bantuan tersebut hanya pernah dibagikan satu kali selama masa pemerintahan gampong berjalan.

Ironisnya, pembagian bantuan dilakukan di depan rumah Geuchik yang dikenal warga sebagai pangkalan bensin mini, dengan nominal sekitar Rp100.000 per siswa. Sementara itu, program bantuan pendidikan bagi siswa miskin diduga tetap dianggarkan setiap tahun sejak 2020 hingga 2025.

“Kalau memang tiap tahun ada anggaran, seharusnya pembagian juga rutin dan transparan. Faktanya hanya sekali dan itupun nilainya kecil,” ungkap warga lainnya.

Posyandu Bernilai Puluhan Juta

Sorotan berikutnya mengarah ke Bidang Kesehatan, khususnya kegiatan Posyandu. Berdasarkan dokumen anggaran, terdapat alokasi pengadaan kelengkapan Posyandu sebesar Rp47.745.000 serta pelaksanaan kegiatan Posyandu senilai Rp49.340.000.

Kedua item tersebut diduga mengalami mark up. Warga membenarkan kegiatan Posyandu memang rutin dilaksanakan sebulan sekali, namun fasilitas dan layanan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran.

Makanan tambahan yang diberikan kepada masyarakat disebut hanya berupa dua potong kue per orang—seperti kue basah, bolu kukus, timphan, rujak, atau gado-gado—ditambah air mineral gelas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengelolaan anggaran yang hampir mencapai Rp100 juta.

“Kalau dananya puluhan juta, seharusnya kualitas pelayanan dan gizi jauh lebih baik,” kata seorang ibu rumah tangga yang rutin membawa anaknya ke Posyandu.

Sumur Pansimas Terbengkalai

Pada Bidang Kawasan Permukiman, warga juga menyoroti kondisi Sumur Pansimas di Gampong Riseh Baroh. Program pemeliharaan sumur tersebut dianggarkan sebesar Rp14.500.000 dan diduga terus dialokasikan setiap tahun sejak 2020 hingga 2025.

Namun kenyataannya, sumur Pansimas tersebut dilaporkan tidak berfungsi optimal dan terkesan terbengkalai. Warga mempertanyakan realisasi dana pemeliharaan yang setiap tahun dicantumkan dalam APBG, sementara kondisi sarana air bersih tidak menunjukkan perbaikan berarti.