Lhoksukon, Harianpaparazzi.com – Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, kembali digempur gelombang pasang sejak Jumat (25/07). Abrasi pantai yang terjadi sepanjang 4 kilometer mengikis badan jalan hingga ke pemukiman warga. Gelombang setinggi dua meter menghantam pantai timur desa, membuat puluhan warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan meunasah setempat.
Kondisi Lapangan:
Abrasi tahunan ini dipicu oleh musim angin timur yang menyebabkan pasang air laut (banjir rob). Sampah kiriman laut berserakan di jalan desa, dan sekitar 38 rumah warga roboh terseret ombak. Sejak dua tahun terakhir, tercatat 214 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Tak hanya itu, satu-satunya jalan penghubung desa ke ibukota kecamatan putus sejauh 15 meter, dan sejumlah fasilitas umum seperti balai pengajian ikut rusak.
Geuchik T. Bakhtiar, dengan suara terbata, mengatakan pihaknya tidak tahu lagi harus bagaimana menyuarakan penderitaan warganya. “Kami sudah lima tahun selalu mengalami kehancuran ini. Kami berharap Gubernur dan Bupati hadir membangun kembali desa kami dan menyelesaikan masalah abrasi ini,” harapnya.
Pandangan Pemerintah Daerah:
Kadis PUPR Aceh Utara, Ir. Jaffar, S.T., M.T., menyebut bahwa abrasi ini merupakan dampak banjir rob pasang purnama. Pihaknya menilai solusi ideal adalah pemasangan batu pemecah ombak. Estimasi kebutuhan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
HRD melalui Juru Bicaranya:
M. Adam, Juru Bicara Anggota DPR-RI Haji Ruslan Daud (HRD), menyatakan bahwa abrasi Lhok Puuk sudah lama seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan provinsi. Namun karena keterbatasan anggaran, HRD melalui Komisi V DPR-RI mengambil inisiatif memperjuangkan pembangunan penahan abrasi.
“Namun perlu diketahui, pengerjaan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya DID (Detail Identifikasi Desain) yang sudah jadi. Soal angka puluhan miliar itu belum final karena dokumennya belum lengkap,” tegas Adam.
Tanggapan DPRA:
Anggota DPRA Tgk. Muharuddin mengatakan penyusunan DID kini tengah dikawal dan kemungkinan besar masuk dalam pembahasan perubahan anggaran tahun ini. Anggaran DID diperkirakan mencapai Rp750 juta.
“Ini bukan soal politik, ini soal tanggung jawab bersama. Kami semua sedang berupaya mengatasi abrasi Lhok Puuk bersama pemerintah provinsi dan HRD,” ujar Tgk Muharuddin.
Fenomena ini bukan kali pertama menghantam Lhok Puuk. Dalam 7 tahun terakhir, tercatat 176 kepala keluarga kehilangan rumah. Tahun 2024, Pasang Purnama sempat membuat 204 KK mengungsi. Di tengah derita warga, berbagai pihak tampak berlomba menunjukkan kepedulian. Namun, tanpa perencanaan dan aksi cepat, Lhok Puuk bisa benar-benar hilang dari peta.
Lhok Puuk hari ini seperti rumah tanpa atap. Terbuka pada bencana, tertutup dari keadilan pembangunan. Dalam simpang siur narasi politik dan teknokrasi, harapan warga tetap satu jalan dan rumah kembali berdiri, dan anak-anak bisa tidur tanpa suara ombak di ambang pintu. (firdaus)
