Menu

Mode Gelap
Tiga Media Sehari, Tiga Surat Teguran: Dewan Pers Kehabisan Sabar Hadapi Media yang Ngeyel Oknum Wakil Bupati Aceh Timur Diduga Gunakan Jabatan untuk Mempengaruhi 21 Dapur MBG Plt Kepala DPPKB Aceh Tenggara Periksa Aset Kendaraan Dinas dan Fasilitas Kantor Oknum Pengembang Villa Buket Rata Serobot Aset Desa, Jalan Umum Dijadikan Jaminan Bank Direktur PNL Raih Gelar Doktor Ilmu Teknik USK, Angkat Inovasi Fly Ash untuk Pembangunan Berkelanjutan Oknum Mantan Ketua PWI Aceh Utara Diduga Masih Kuasai Aset Organisasi, PWI Aceh: Seluruh Aset di Bawah Kendali PWI Aceh

News

Akademisi dan Praktisi Cari Solusi Zero ODOL 2026 di FISIP UMJ

badge-check


					Akademisi dan Praktisi Cari Solusi Zero ODOL 2026 di FISIP UMJ Perbesar

Jakarta, harianpaparazzi.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Mencari Solusi Penerapan Zero Odol 2026.

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, daring melalui platform zoom dan luring di Auditorium Kasman Singodimedjo lantai 4 FISIP UMJ, Selasa (24/06/2025).

Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas tantangan serta mencari solusi implementasi kebijakan pelarangan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL) secara total pada tahun 2026.

Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., mengatakan penerapan kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (Zero ODOL) pada 2026 merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak.

Ia menegaskan bahwa permasalahan ODOL tidak berdiri sendiri dan saling terhubung dengan isu lain seperti premanisme dan pencurian truk.

“Jika saya membayangkan diri sebagai polisi yang menangani ODOL, saya merasa itu sangat sulit. Belum lagi ada pungutan liar oleh preman dan pencurian truk yang sering terjadi,” ujarnya.

Ma’mun merasa bangga, melalui kegiatan ini UMJ ikut turut memberikan kontribusi dalam mencari solusi.

Menurutnya walaupun untuk mencapai nol pelanggaran cukup berat, namun setidaknya bisa mendorong pengurangan secara signifikan.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Edi Susilo, menyampaikan apresiasi kepada UMJ yang sudah menginisasi dan ikut terlibat dalam upaya menangani angkutan Over Dimension and Over Loading (ODOL).

Menurutnya penanganan ODOL harus dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak lintas sektor.

“Dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional, tercantum sembilan usulan rencana aksi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Zero ODOL,” ujarnya.

Selain itu Edi juga menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator (Kemenko) telah melakukan sejumlah audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan untuk merumuskan kebijakan penanganan ODOL secara lebih komprehensif. Hal ini penting mengingat truk ODOL sangat sulit dikendalikan dan berpotensi besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dosen senior Institute Transportasi dan Logistik Trisakti, Suripno, MSTR, mengatakan bahwa penyelesaian masalah Odol perlu pendekatan holistic, sistematis dan terstruktur. Penindakan di hilir saja tidak akan menyentuh akar permasalahan. Strategi Pencegahan terjadinya ODOL harus dilakukan dengan menata ulang peraturan yang sudah tidak sesuai perkembangan keadaan seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melengkapi kekosongan peraturan, seperti peraturan tentang transportasi dan logistic. Agar sistem transportasi dan logistic koneksi dan teringrasi dengan Kawasan. Adanya Kementerian Koordinasi Infratruktur dan Pengembangan Wilayah menjadi modal untuk benar benar menyelesaikan masalah odol melalui rencana umum aksi nasional pencegaran dan penindakan odol. “Intinya satu yaitu sasarannya harus jelas dan terukur. Untuk mencapai sasaran itu arah kebijakannya apa.? Lalu rencana aksi yang harus dilakukan semua pemangku kepentingan, lalu sosialisasi dan terakhir penegakan hukum. Kalau sekarang kan tiba-tiba penegakan hukum. Jelas banyak yang jerit”, ujar mantan Direktur Keselamatan Kementerian Perhubungan

Selain Suripno, kegiatan ini juga menghadirkan banyak sumbangsih pemikiran dari akademisi dengan berbagai kepakaran, praktisi, dan pemangku kementingan lain. FGD menghadirkan 8 Pembicara yaitu Pembicara Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Edi Susilo, Kepala Sub Manajemen Keselamatan Direktorat Sarana dan Keselamatan Jalan, Ellis, S.SiT, M.S., Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal, S.I.K, M.H., Pembina Industri Ahli muda / Ketua Tim Kerja Kebijakan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, Rahadi Sri Rahmanto, Pengurus Bidang Pertanian dan Perkebunan APINDO, Asep April, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), Rachmat Hidayat, Pakar Transportasi dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Drs Suripno MSTR dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMJ, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

Kemudian juga menghadirkan empat penanggap yaitu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto dan Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik GAPMMI, Astri Wahyuni.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kecelakaan Tunggal di Pulau Sejuk, Gerak Sigap Polisi Jadi Sorotan

23 Maret 2026 - 12:16 WIB

Lewat Bantuan Sosial, Satresnarkoba Batu Bara Ajak Masyarakat Jauhi Narkoba

20 Maret 2026 - 16:03 WIB

Ultah ke-9 SMSI, Gusti Sinaga Serukan Soliditas Hadapi Tantangan Pers

18 Maret 2026 - 21:39 WIB

Tiga Media Sehari, Tiga Surat Teguran: Dewan Pers Kehabisan Sabar Hadapi Media yang Ngeyel

17 Maret 2026 - 01:27 WIB

Rapat Koordinasi Humas Lapas Tanjungbalai, Publikasi Kegiatan Pemasyarakatan Diperkuat

16 Maret 2026 - 10:54 WIB

Trending di News