ACEH UTARA | HARIANPAPARAZZI.COM – Masyarakat yang ingin pindah domisili ke kabupaten maupun provinsi lain kini tidak perlu kembali ke daerah asal hanya untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan. Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara memberikan kemudahan melalui mekanisme pelayanan perpindahan penduduk antardaerah yang dapat diajukan dari wilayah tempat pemohon tinggal saat ini.
Kemudahan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Utara, Safrizal, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan, masyarakat cukup mendatangi kantor Disdukcapil di daerah tujuan untuk memulai proses perpindahan data kependudukan.
“Kalau sudah berada jauh di daerah asal, tidak perlu kembali ke daerah asal, cukup datang ke Disdukcapil setempat,” kata Safrizal.
Untuk mengajukan perpindahan domisili, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah persyaratan administrasi, yakni Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan domisili dari kepala desa di tempat tinggal sekarang, serta satu lembar meterai.
Setelah seluruh persyaratan disiapkan, petugas Disdukcapil akan mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir administrasi perpindahan penduduk.
“Bawa KK, fotokopi KTP, surat domisili dari kepala desa kemudian meterai satu lembar, setelah itu nanti akan mengisi formulir,” ujarnya.
Safrizal menerangkan, proses perpindahan tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Disdukcapil daerah tujuan dan Disdukcapil daerah asal dengan memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Dalam mekanismenya, petugas Disdukcapil daerah tujuan terlebih dahulu menyiapkan dokumen persyaratan pemohon untuk diunggah ke dalam aplikasi SIAK. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada Disdukcapil daerah asal agar petugas di wilayah tersebut dapat memproses penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).
“Berkas-berkas itu kita siapkan untuk diunggah pada aplikasi SIAK, kemudian Disdukcapil daerah asal akan menerima notifikasi dan memprosesnya,” jelas Safrizal.
Setelah SKPWNI diterbitkan dan diunggah oleh Disdukcapil daerah asal, Disdukcapil daerah tujuan akan menerima pemberitahuan untuk melanjutkan proses administrasi kependudukan, termasuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan alamat baru.
Terkait waktu penyelesaian, Safrizal menyebutkan proses pengurusan bergantung pada kecepatan respons petugas Disdukcapil daerah asal. Apabila koordinasi berjalan lancar, prosesnya dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Namun, dalam kondisi tertentu, penyelesaian dapat membutuhkan waktu hingga sekitar satu minggu.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa pihak ketiga yang menawarkan pengurusan dokumen secara cepat dengan imbalan uang.
Safrizal menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Aceh Utara tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat mengurus dokumen secara langsung melalui petugas resmi dengan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
“Pengurusan di Disdukcapil itu gratis, tidak ada biaya. Jangan mempercayai orang yang menawarkan jasa cepat. Apabila syarat materialnya lengkap, pasti selesai,” tegasnya.
Disdukcapil Aceh Utara mengimbau masyarakat yang berencana pindah domisili agar mempersiapkan dokumen sejak awal dan mengikuti prosedur pelayanan resmi sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan baik. (Advertorial)
