ACEH UTARA | HARIANPAPARAZZI.COM – Mobilitas penduduk di Kabupaten Aceh Utara berlangsung dalam jumlah yang cukup besar. Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 mencatat sebanyak 5.102 jiwa penduduk keluar dari Aceh Utara, sementara 5.143 jiwa tercatat masuk ke kabupaten tersebut melalui dua kategori perpindahan antardaerah.
Data tersebut menunjukkan tingginya dinamika perpindahan penduduk, baik menuju kabupaten/kota lain maupun ke luar provinsi. Kondisi ini menjadikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan sebagai salah satu informasi penting bagi masyarakat yang berpindah tempat tinggal.
Berdasarkan data DKB Semester I Tahun 2026, sebanyak 4.163 jiwa pindah dari Aceh Utara menuju kabupaten/kota lain, sedangkan 939 jiwa pindah ke provinsi lain.
Sementara itu, jumlah penduduk yang masuk ke Aceh Utara dari kabupaten/kota lain mencapai 4.536 jiwa. Adapun penduduk yang datang dari provinsi lain tercatat sebanyak 607 jiwa.
Dengan demikian, total perpindahan penduduk yang tercatat dalam dua kategori tersebut mencapai 10.245 jiwa, terdiri atas 5.102 jiwa penduduk keluar dan 5.143 jiwa penduduk masuk ke Aceh Utara.
Menanggapi kebutuhan pelayanan administrasi akibat mobilitas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Utara, Safrizal, Kamis (12/11/2026), menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin pindah domisili tidak harus kembali ke daerah asal untuk mengurus dokumen kependudukan.
Menurutnya, pengajuan perpindahan dapat dilakukan melalui kantor Disdukcapil di daerah tempat masyarakat tinggal sekarang.
“Kalau sudah berada jauh di daerah asal, tidak perlu kembali ke daerah asal, cukup datang ke Disdukcapil setempat,” kata Safrizal.
Ia menjelaskan, pelayanan perpindahan antardaerah memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang memungkinkan Disdukcapil daerah tujuan berkoordinasi secara elektronik dengan Disdukcapil daerah asal.
Dalam proses tersebut, petugas di daerah tujuan menyiapkan berkas pemohon untuk diunggah ke aplikasi SIAK. Selanjutnya, sistem mengirimkan notifikasi kepada Disdukcapil daerah asal agar dapat memproses penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).
“Berkas-berkas itu kita siapkan untuk diunggah pada aplikasi SIAK, kemudian Disdukcapil daerah asal akan menerima notifikasi dan memprosesnya,” jelasnya.
Setelah SKPWNI diterbitkan dan diunggah oleh Disdukcapil daerah asal, kantor Disdukcapil daerah tujuan menerima pemberitahuan untuk melanjutkan administrasi kependudukan, termasuk menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dengan alamat baru.
Untuk mengajukan pelayanan tersebut, masyarakat harus menyiapkan Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan domisili dari kepala desa di tempat tinggal sekarang, serta satu lembar meterai. Pemohon selanjutnya mengisi formulir administrasi perpindahan penduduk dengan arahan petugas.
Safrizal menyampaikan, lama penyelesaian bergantung pada kecepatan respons Disdukcapil daerah asal. Jika koordinasi berlangsung lancar, prosesnya dapat selesai dalam hitungan jam. Namun, dalam kondisi tertentu, pengurusan bisa membutuhkan waktu hingga sekitar satu minggu.
Selain menjelaskan mekanisme pelayanan, Safrizal menegaskan bahwa seluruh pengurusan administrasi kependudukan di Disdukcapil Aceh Utara tidak dipungut biaya.
Ia meminta masyarakat tidak menggunakan jasa pihak ketiga yang menawarkan penyelesaian dokumen secara cepat dengan imbalan uang.
“Pengurusan di Disdukcapil itu gratis, tidak ada biaya. Jangan mempercayai orang yang menawarkan jasa cepat. Apabila syarat materialnya lengkap, pasti selesai,” tegas Safrizal.
Melalui kemudahan pelayanan dan pemanfaatan sistem administrasi kependudukan tersebut, masyarakat yang melakukan perpindahan tempat tinggal diharapkan dapat mengurus perubahan data kependudukan sesuai prosedur resmi tanpa harus kembali ke daerah asal.
ADVERTORIAL | DISDUKCAPIL ACEH UTARA
