LHOKSEUMAWE – Persoalan kode etik yang melibatkan seorang pegawai DPRK Kota Lhokseumawe kembali menjadi sorotan. Pasalnya, hak korban berupa uang sebesar Rp30 juta diduga justru diambil. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai dasar hukum dan pertimbangan di balik pengambilan uang tersebut.
Ironisnya, hingga kini Inspektorat Kota Lhokseumawe maupun instansi kepegawaian terkait dinilai belum memberikan penjelasan terbuka atas persoalan tersebut. Sikap diam ini semakin menimbulkan kekecewaan dan tanda tanya di tengah pihak yang merasa dirugikan.
Publik berhak mengetahui, atas dasar hukum apa uang sebesar Rp30 juta tersebut diambil? Apakah uang itu merupakan hak korban, sanksi administratif, atau bagian dari mekanisme penyelesaian kode etik?
Jika uang tersebut memang merupakan hak korban dan bukan hasil tindak pidana korupsi, mengapa justru harus diambil? Di mana keadilan dan perlindungan terhadap hak korban?
Pihak-pihak yang berwenang seharusnya tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Inspektorat dan instansi kepegawaian terkait wajib memberikan klarifikasi secara transparan agar tidak muncul dugaan adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus tersebut.
Di mana hati nurani jika hak seseorang yang merasa menjadi korban justru tidak mendapatkan kepastian?
Wali Kota Lhokseumawe diminta turun tangan dan memerintahkan jajarannya untuk membuka persoalan ini secara terang-benderang. Jangan sampai penegakan kode etik justru meninggalkan persoalan baru dan mengorbankan hak masyarakat maupun pegawai yang mencari keadilan.
Hukum dan aturan kepegawaian seharusnya menjadi instrumen keadilan, bukan alat untuk merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan.
Catatan Redaksi: Inspektorat Kota Lhokseumawe, instansi kepegawaian terkait, dan pihak-pihak yang berkepentingan perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip jurnalistik.
(Tri Nugroho Panggabean)
