Ada sebuah ironi dalam birokrasi yang patut menjadi bahan renungan bersama: ketika jabatan diperebutkan, apakah kemampuan dan kejujuran masih menjadi ukuran utama, atau justru kekuatan uang yang menentukan segalanya?
Menjadi kepala dinas seharusnya bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki uang, siapa yang paling kuat membangun kedekatan dengan penguasa, atau siapa yang paling pandai memainkan kepentingan. Jabatan publik semestinya diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak yang baik, serta kemampuan membawa perubahan bagi masyarakat.
Namun, muncul pertanyaan kritis ketika orang yang jujur, berpengalaman, dan memiliki kemampuan justru tersisih, sementara mereka yang memiliki modal finansial dan jaringan kekuasaan berpeluang mendapatkan posisi strategis.
Apakah ini benar-benar seleksi berdasarkan kompetensi, atau ada faktor lain yang bermain di balik layar?
Ungkapan “tidak ada makan siang gratis” menjadi sindiran keras terhadap praktik politik transaksional. Jika jabatan diperlakukan sebagai investasi, maka akan muncul kekhawatiran bahwa jabatan tersebut kelak dianggap sebagai sarana untuk mengembalikan modal, bukan sebagai amanah untuk melayani rakyat.
Jika dugaan praktik jual beli jabatan benar-benar terjadi, dampaknya sangat berbahaya. Birokrasi bisa kehilangan orang-orang terbaiknya. Pelayanan publik terancam menjadi korban, sementara kepentingan masyarakat berpotensi dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu.
Lebih menyedihkan lagi, aparatur yang bekerja dengan jujur dan profesional bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem apabila mereka merasa bahwa prestasi tidak lagi dihargai dan integritas tidak lagi menjadi pertimbangan utama.
Karena itu, proses seleksi kepala dinas harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Panitia seleksi serta pejabat yang berwenang harus memastikan bahwa setiap kandidat dinilai berdasarkan kemampuan, pengalaman, rekam jejak, dan integritasnya, bukan berdasarkan kedekatan atau kemampuan finansial.
Jika terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat berhak meminta penjelasan dan mendorong pemeriksaan oleh lembaga berwenang berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jabatan kepala dinas bukan barang dagangan. Jabatan adalah amanah, bukan investasi pribadi.
Pemerintah yang baik tidak takut menempatkan orang pintar dan jujur pada posisi strategis. Sebaliknya, pemerintah yang ingin maju harus berani memberikan ruang kepada orang-orang berintegritas, sekalipun mereka tidak memiliki kekuatan uang atau dukungan kelompok tertentu.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa banyak uang yang dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan jabatan. Masyarakat akan menilai apa yang telah dikerjakannya, seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat, dan apakah amanah itu dijalankan dengan jujur.
Jangan sampai orang yang jujur kalah karena tidak punya uang, sementara orang yang punya uang dianggap lebih layak memimpin. Sebab, ketika uang menjadi ukuran utama dalam menentukan pemimpin birokrasi, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan aparatur, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Catatan: Opini ini merupakan kritik terhadap potensi praktik transaksional dalam pengisian jabatan publik, bukan tuduhan terhadap individu atau proses seleksi tertentu tanpa bukti. (Tri Nugroho Panggabean)
