Tapanuli Utara, Harianpaparazzi.com, Kesehatan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator vital keberhasilan pembangunan daerah. Untuk mencapai itu para tenaga medis dan dokter di Tapanuli Utara dikumpulkan merumuskan formulasi agar pelayanan kesehatan tidak menumpuk di pusat kota.
“Kita harus memastikan pelayanan merata hingga ke daerah-daerah atau kecamatan terujung seperti Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, hingga Simangumban. Di wilayah perbatasan itu harus ditempatkan tenaga dokter yang siaga, bukan hanya bidan atau perawat,” kata Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan.
Langkah-langkah strategis untuk mencapai hal itu dibahas dalam rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) serta Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (10/06/2026).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan didampingi Sekda Henry M. M. Sitompul, Kadis Kesehatan Ganda Nainggolan dari pihak jajaran BPJS Kesehatan, hadir Kepala Cabang Sibolga Nur Eva Parinduri, Kepala Kantor BPJS Taput para pimpinan perangkat daerah teknis, jajaran RSUD Tarutung, serta para Kepala Puskesmas di Daerah Taput.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga Nur Eva Parinduri memaparkan dua agenda prioritas utama strategis nasional, yaitu implementasi strategi penguatan rekrutmen cakupan dan keaktifan peserta JKN, serta penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rasionalisasi biaya pelayanan di tingkat rumah sakit.
Dikutip dari relis grup WA Diskominfo Taput , wabup memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi jajaran BPJS Kesehatan yang secara detail memetakan tantangan layanan. Pencapaian UHC bukan sekadar mengejar pemenuhan target angka kepesertaan di atas kertas, melainkan esensinya adalah memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan medis berkualitas tanpa mengalami kendala finansial.
Menyikapi dinamika di lapangan terkait kepesertaan, Deni Limbantoruan menyoroti tantangan perilaku sosiologis masyarakat yang kerap kali baru mengurus atau mengaktifkan kartu BPJS saat dalam kondisi darurat medis, seperti menjelang persalinan atau pasca-kecelakaan. Kondisi tersebut sering kali memicu hambatan administratif akibat adanya masa jeda aktivasi.
Untuk mengantisipasi hal ini, Wabup Deni lumbantoruan menginstruksikan, dinas kesehatan dan seluruh jajaran UPT Puskesmas serta bidan desa agar bersikap proaktif. Lakukan pendataan dini, ketuk pintu rumah warga, tanyakan status asuransi mereka, khususnya bagi ibu hamil dan warga rentan.
Deni Lumbantoruan mengatakan dalam penguatan fasilitas di sektor penguatan fasilitas, agar Puskesmas mampu meningkatkan fungsi penanganan secara optimal.
“Lakukan sistem General Practice (GP) seperti di negara maju, sehingga menjadi fasilitas utama yang mampu memberikan ketenangan psikologis bagi kesembuhan pasien tanpa harus terburu-buru dirujuk ke rumah sakit”,pinta dia.
Kembali Wabup Taput Deni Lumbantoruan menegaskan langkah taktis geografis dengan mengoptimalkan sejumlah Puskesmas strategis seperti Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga untuk ditingkatkan fasilitas kedaruratannya.
Hal ini bertujuan agar masyarakat dari wilayah terpencil dapat segera tertangani secara medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh selama 1 hingga 2 jam menuju ibu kota kabupaten di Tarutung. (Marudut)
