Aceh Utara | Harianpaparazzi.com — Manajemen RSU Cut Meutia (RSUCM) memberikan klarifikasi mendalam terkait tudingan penelantaran pasien dan ketidakteraturan jadwal operasi yang dilontarkan oleh Ketua DPD APPI Aceh Utara. Dalam keterangannya, pihak rumah sakit menegaskan bahwa seluruh prosedur medis dijalankan berdasarkan standar keselamatan pasien yang ketat, bukan atas dasar faktor kesengajaan.
Prosedur IGD Bukan Penelantaran
Menanggapi tuduhan penelantaran pasien di IGD, pihak manajemen melalui Humas, dr. Harry Laksamana, M.AP., menjelaskan bahwa setiap pasien yang masuk, baik secara mandiri maupun rujukan dari poliklinik, wajib melalui rangkaian pemeriksaan awal.
“Tidak benar ada penelantaran. Setiap pasien di IGD harus melalui pemeriksaan laboratorium awal serta penunjang seperti rontgen atau CT scan. Proses ini memang membutuhkan waktu demi ketepatan tindakan dan pengobatan. Semua dilakukan sesuai SOP demi keselamatan pasien itu sendiri,” tegas dr. Harry dalam keterangan resminya, Jumat (03/04).
Penjadwalan Operasi yang Terukur
Terkait tudingan “asal-asalan” dalam pemberian jadwal operasi tanpa mempertimbangkan ketersediaan kamar, pihak RSU Cut Meutia memberikan bantahan tegas. Ruang Bedah Sentral disebut memiliki pertimbangan matang dalam menentukan jadwal, mulai dari kondisi darurat (emergency), ketersediaan tenaga operator, hingga beban kerja.
“Jika ruang rawat penuh, kami memberlakukan SOP ruang observasi IGD sebagai tempat tunggu pasien sambil mempersiapkan operasi. Opsi ini sangat membantu, terutama bagi pasien dari daerah pelosok,” tambahnya.
Contoh Kasus Kemanusiaan di Masa Banjir
Manajemen juga membeberkan bukti nyata keberpihakan mereka kepada warga pelosok. Saat musibah banjir melanda beberapa waktu lalu, pihak rumah sakit justru mengambil kebijakan menginapkan pasien lebih awal bagi mereka yang berasal dari daerah terisolasi seperti Desa Rumoh Rayeuk dan Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan.
“Pasien yang jadwal operasinya masih beberapa hari ke depan pun kami inapkan lebih awal karena kami memikirkan kesulitan akses mereka akibat banjir. Jadi, tidak benar jika dikatakan kami tidak peka terhadap kondisi warga pelosok,” paparnya.
Catatan Redaksi: Jurnalisme Bukan Alat Intimidasi
Redaksi memandang bahwa kritik terhadap fasilitas publik adalah hal yang wajar, namun harus didasari oleh pemahaman teknis lapangan yang memadai. Menggunakan narasi ancaman “memviralkan” tanpa melakukan konfirmasi mendalam terhadap SOP medis justru berpotensi merugikan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan daerah. (Red)
