Menu

Mode Gelap
Aparat Gagalkan Pengiriman 2 Kg Sabu, Tersangka Disergap di Tol RSUD Cut Meutia Gratiskan Biaya Perawatan Korban Penusukan di Aceh Utara Sanksi Tegas ASN yang Menyalahgunakan WFH, Bisa Berujung Pemecatan Gerakan Peduli Keadilan Layangkan Petisi ke Pejabat Aceh Timur dan BNPB Pusat, Tuntut Hak Korban Banjir Dipenuhi Banjir dan Longsor Terjang Sejumlah Wilayah Sumatera, Aceh Tengah hingga Medan Terdampak Jangan Panik! Harga BBM Pertamina April 2026 Tetap, Ini Rincian Tarif di Sejumlah Daerah

Aceh

Diduga Tanpa Izin Camat dan Pemkab, Geuchik di Nibong Ikuti Bimtek Tertutup ke Medan, Per Desa Dipungut Rp15 Juta

badge-check


					Diduga Tanpa Izin Camat dan Pemkab, Geuchik di Nibong Ikuti Bimtek Tertutup ke Medan, Per Desa Dipungut Rp15 Juta Perbesar


Aceh Utara, Harianpaparazzi.com – Sejumlah geuchik di Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, diduga mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) ke Kota Medan tanpa mengantongi izin resmi dari camat maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan pada 25–28 Desember 2025 dan berlangsung secara tertutup. Para geuchik diberangkatkan ke Medan oleh sebuah lembaga tertentu, tanpa koordinasi yang jelas dengan pihak kecamatan.


Selain persoalan izin, kegiatan ini juga disorot karena adanya pungutan sebesar Rp15 juta per desa. Hingga kini belum diketahui secara pasti mekanisme pungutan tersebut, termasuk apakah dianggarkan melalui APBDes atau bersumber dari dana lain.


Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Camat Nibong telah dikonfirmasi secara langsung. Dalam keterangannya, camat menegaskan tidak mengetahui apa pun terkait keberangkatan para geuchik ke Medan.


“Saya tidak tahu apa-apa soal bimtek itu. Tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan kepada saya,” ujar camat saat dikonfirmasi.


Pernyataan camat tersebut memperkuat dugaan bahwa kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan tanpa prosedur administrasi yang semestinya. Padahal, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur gampong ke luar daerah seharusnya melalui koordinasi dan izin pemerintah kecamatan serta kabupaten.


Praktik bimtek kepala desa atau geuchik ke luar daerah selama ini kerap menuai kritik karena dinilai tidak transparan dan berpotensi menyimpang, terutama jika disertai pungutan besar kepada desa tanpa kejelasan manfaat dan dasar hukumnya.


Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara bimtek belum memberikan keterangan resmi terkait legalitas kegiatan, sumber pendanaan, serta alasan tidak dilakukannya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten.
Redaksi masih membuka ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk lembaga penyelenggara bimtek dan instansi yang membidangi pemerintahan desa di Kabupaten Aceh Utara. (Tri)

buat foto animasi untuk berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

LLDikti XIII Jadi Inisiator Lahirnya FHPTA, Perkuat Sinergi Kampus di Aceh

29 April 2026 - 10:31 WIB

Koordinator Humas dan Kerja Sama PNL Muhammad Hatta Pimpin Forum Humas Perguruan Tinggi Aceh

28 April 2026 - 21:26 WIB

Target PAD 1 Miliar, DLH Agara Nilai Terlalu Besar

28 April 2026 - 07:37 WIB

Gubernur Aceh Hadiri Relaunching AMANAH, Dorong Peran Strategis Generasi Muda

27 April 2026 - 15:36 WIB

Aceh–Jawa Tengah Perkuat Sinergi, Targetkan Transaksi Ekonomi Tembus Rp1 Triliun

27 April 2026 - 15:32 WIB

Trending di Aceh