Lhoksukon, Harianpaparazzi.com – Setelah lebih dari satu bulan hidup dalam kondisi darurat, warga korban banjir di Desa Meunasah Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, masih bertahan di balai desa dan meunasah. Di tengah keterbatasan itu, pemerintah mulai membangun hunian sementara (huntara), meski jumlahnya belum sepenuhnya mencukupi.
Sedikitnya tujuh kepala keluarga (KK) hingga kini masih menempati balai desa dan meunasah setempat. Mereka terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan lansia, yang tidur beralaskan papan tanpa dinding. Sementara lima KK lainnya terpaksa menumpang di rumah sanak famili karena rumah mereka rusak akibat banjir.
Pantauan wartawan, lokasi pengungsian masih berlumpur dan lembap. Aktivitas pembangunan hunian sementara mulai terlihat, namun pengungsi berharap proses tersebut dapat segera dirampungkan, mengingat bulan suci Ramadan tinggal sekitar satu bulan lagi.
Salah seorang pengungsi, Halimah Tusakdiah, mengatakan kondisi bertahan di balai desa sudah sangat melelahkan, terutama bagi anak-anak dan kaum lansia.
“Sudah lebih satu bulan kami tidur di balai tanpa dinding. Anak-anak dan ibu hamil sangat butuh tempat yang layak. Kami berharap pemerintah menyegerakan pembangunan hunian sementara ini,” ujar Halimah.
Kepala Desa Meunasah Alue Ie Puteh, Suheri, membenarkan bahwa desanya mendapat jatah 11 unit hunian sementara. Saat ini, pembangunan huntara tersebut sedang berlangsung dan ditargetkan selesai dalam dua minggu ke depan.
“Huntara ini diperuntukkan bagi warga korban banjir, termasuk yang selama ini menumpang di rumah keluarga. Jumlahnya sesuai dengan data yang kami sampaikan ke pemerintah,” kata Suheri.
Namun, terkait santunan dan jatah hidup (JADUP) yang sebelumnya dijanjikan pemerintah kepada korban banjir, Suheri mengaku belum mengetahui perkembangan realisasinya. Hingga kini, bantuan tersebut belum diterima warga di desanya.
Sementara itu, Camat Baktiya, Bakhtiar, S.Sos, menyebutkan bahwa bantuan hunian sementara dari pemerintah pusat belum mencukupi kebutuhan kecamatan. Dari total 244 unit huntara yang diajukan, baru 214 unit yang terealisasi.
“Masih ada kekurangan. Untuk jatah hidup dan santunan bagi pengungsi, sampai sekarang juga belum terealisasi,” ujar Bakhtiar.
Saat ditanya kapan warga dapat kembali menempati rumah yang layak, Bakhtiar menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena kewenangan anggaran dan program berada di tingkat pusat.
Berdasarkan data, di Kecamatan Baktiya tercatat 6.052 jiwa mengungsi dari 40 gampong, dengan total 53 desa terdampak banjir. Khusus di Desa Meunasah Alue Ie Puteh, terdapat 18 KK terdampak langsung, dengan rincian 12 rumah rusak berat dan 6 rumah rusak sedang.
Secara keseluruhan, jumlah rumah rusak berat di Kecamatan Baktiya mencapai 556 unit.
Sebelumnya, pemerintah pusat memastikan akan menyalurkan bantuan kompensasi perbaikan rumah bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh dan Sumatera lainnya. Untuk kategori rusak ringan, bantuan sebesar Rp15 juta per KK, ditambah bantuan perabotan dan pemulihan ekonomi masing-masing Rp3 juta. Untuk rusak sedang, kompensasi mencapai Rp30 juta per KK, ditambah bantuan perabotan dan pemulihan ekonomi.
Sementara untuk rumah rusak berat, penanganan dilakukan melalui skema penggantian hunian, berupa hunian sementara, dana tunggu hunian, hingga pembangunan hunian tetap (huntap).
Meski berbagai skema bantuan telah disiapkan, bagi para pengungsi di Baktiya, kepastian waktu dan realisasi di lapangan masih menjadi tanda tanya. Sementara itu, mereka tetap bertahan di balai desa, menunggu hunian sementara benar-benar bisa ditempati. (Firdaus)
