Lhokseumawe, Harianpaparazzi – Ruang kerja Wali Kota Lhokseumawe tampak lebih padat dari biasanya. Suasana formal berbalut suasana strategis. Hari ini, Dr. Sayuti Abubakar, SH., MH., secara resmi mengganti dan merotasi sejumlah jabatan penting, dengan misi memperkuat otot-otot birokrasi di tengah dorongan percepatan pelayanan publik.
A. Haris, S.Sos., M.Si. ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan T. Adnan, SE, yang bergeser menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Keistimewaan Aceh, SDM, dan Kerja Sama. Mutasi ini bukan sekadar alih tugas administratif, tapi bagian dari kalkulasi politik pemerintahan lokal yang ingin menegaskan arah baru: birokrasi tidak boleh stagnan saat rakyat menuntut percepatan perubahan.
Penunjukan A. Haris menjadi sinyal kuat Wali Kota dalam menjaga kesinambungan program pembangunan. Sebelumnya, ia menjabat Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, serta Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja — dua lini yang sangat menentukan ritme pertumbuhan daerah.
Rotasi Meluas ke Sektor Strategis
Pergantian juga menyentuh sektor teknis dan pelayanan langsung ke masyarakat.
Safaruddin, eks Kepala Dinas PUPR, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan.Posisinya diisi oleh Said Bakhtiar (Plt), sebelumnya Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Di posisi lain, Amru, S.ST, kini menjadi Plt. Kepala DPMTSP dan Naker, menggantikan A. Haris. Sedangkan Muhammad Halim, ST, M.CIO, diangkat menjadi Plt. Inspektur Pembantu Wilayah II. Di sektor pendidikan, Nafsiah, S.Sos mendapat mandat sebagai Plt. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar.
Jangan Jadikan Jabatan Sekadar Status
Wali Kota menegaskan bahwa rotasi ini adalah bagian dari desain strategis pelayanan pemerintahan. Dalam arahannya, ia meminta seluruh pejabat untuk bekerja profesional, menjaga integritas, dan bersinergi lintas sektor.
“Jabatan adalah amanah. Karena itu, jalankanlah dengan integritas, tanggung jawab, serta loyalitas terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Lhokseumawe,” ujar Sayuti Abubakar.
Tak hanya pernyataan normatif, namun juga seruan implisit kepada semua pihak bahwa kinerja, loyalitas, dan kecepatan menyesuaikan diri kini menjadi ukuran utama.
Menjawab Desakan Pelayanan Publik
Langkah ini dibaca sebagai respon terhadap kebutuhan pelayanan yang lebih adaptif di tengah dinamika sosial-ekonomi Kota Lhokseumawe. Kota ini bukan hanya pusat niaga di pantai utara Aceh, namun juga kawasan penyangga sektor industri strategis nasional — dari energi, perikanan hingga perdagangan. Kepemimpinan yang lamban akan berdampak langsung pada ketimpangan akses dan lambannya perputaran ekonomi.
Secara regulatif, langkah ini juga sejalan dengan semangat tata kelola reformasi birokrasi nasional yang mendorong pelayanan satu pintu, integrasi digital, dan responsivitas ASN terhadap kebutuhan publik.
Rotasi Adalah Awal, Bukan Jawaban
Pelantikan ini disaksikan oleh unsur pimpinan tinggi Pemko, termasuk Kepala BKPSDM dan para kepala bagian di lingkup Setdako. Namun publik menanti lebih dari sekadar seremoni jabatan mereka menanti kinerja, inovasi, dan keberpihakan nyata.Karena jabatan bukan soal siapa ditempatkan di mana, melainkan apa yang sang pejabat bisa kerjakan untuk rakyat. Harap Sayuti. (firdaus)
