Menu

Mode Gelap
Menunggu Bantuan di Tengah Lumpur, Jerit Pengungsi Baktiya di Tanggap Darurat Keempat Proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Aceh Utara Masih Tertunda, Baru Capai 53 Persen Menyingkap Akar Bencana: Banjir Bandang Aceh dan Dugaan Okupasi Hutan Ilegal Saat Jalan Terputus, Bantuan Tak Cukup Datang: Apa yang Harus Dilakukan untuk Bener Meriah, Takengon? Aceh Utara Dilanda Banjir Parah, Ayahwa Nilai Perhatian Pemerintah Pusat Belum Maksimal Komunikasi Pemkab Aceh Utara Tersumbat, Penanganan Banjir Dinilai Lambat!

Aceh

Tuha Peut Blang Majron Keluarkan Rekomendasi Pemberhentian Geuchik

badge-check


					Tuha Peut Blang Majron Keluarkan Rekomendasi Pemberhentian Geuchik Perbesar

Aceh Utara, Harianpaparazzi.com – Tuha Peut Gampong Blang Majron resmi mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian Geuchik Muhammad Syah (periode 2020–2026) setelah berbagai teguran lisan maupun tertulis tak diindahkan.

Surat bernomor 006/TP/20.33/VIII/2025 tertanggal 19 Agustus 2025 itu ditujukan kepada Bupati Aceh Utara melalui Camat Syamtalira Bayu, dengan tembusan kepada Imum Mukim.

Dalam surat tersebut, Tuha Peut merinci sejumlah pelanggaran Geuchik, di antaranya:

  1. Perencanaan Gampong 2025 tanpa melibatkan Tuha Peut dan partisipasi masyarakat;
  2. Tidak mengalokasikan anggaran untuk pemilihan dan operasional Tuha Peut;
  3. Tidak melibatkan Tuha Peut dalam pembentukan Koperasi Merah Putih;
  4. Melanggar kesepakatan Musyawarah Gampong 5 Juni 2025 dengan mencairkan dana secara sepihak;
  5. Dugaan pemalsuan tanda tangan penerima BLT Tahun 2024;
  6. Dugaan manipulasi LPJ dan penggelapan BLT Tahun 2024;
  7. Dugaan nepotisme dalam penyaluran BLT Tahun 2024;
  8. Melanggar Qanun Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, khususnya Pasal 10 ayat (2) tentang kewajiban Geuchik dan Pasal 17 tentang larangan bagi Geuchik.

Ketua Tuha Peut Blang Majron, Imam Sayuti, S.Tr.Kom., M.T., menegaskan bahwa rekomendasi ini lahir dari tanggung jawab lembaga dalam menjaga amanah masyarakat. “Ini bukan soal kepentingan pribadi, tapi soal kejujuran, keterbukaan, dan tegaknya aturan. Kami hanya menunaikan amanah undang-undang,” ujarnya.

Sebelumnya, Tuha Peut Blang Majron juga telah melaporkan dugaan pelanggaran Geuchik ke Kejaksaan Negeri Aceh Utara, serta mengirim tembusan ke BPKP Aceh, Ombudsman, Inspektorat, dan DPRK Aceh Utara.

Dengan keluarnya rekomendasi ini, keputusan akhir kini berada di tangan Bupati Aceh Utara sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Siltap Aparatur Desa di Aceh Tenggara 4 Bulan Belum Dibayar, Ini Kata Kaban Pengelolaan Keuangan Daerah

12 Januari 2026 - 20:26 WIB

Sebulan Bertahan di Balai Desa, Pengungsi Banjir Baktiya Menanti Hunian Sementara

12 Januari 2026 - 16:19 WIB

Brimob Aceh dan Brimob Banten Gotong Royong Bersihkan Mesjid Di Aceh Utara

10 Januari 2026 - 16:15 WIB

Didampingi Pengacara, Warga Blang Panyang Laporkan Dugaan Perusakan Kebun Libatkan PJ Geuchik

10 Januari 2026 - 16:14 WIB

Proyek Jalan PT Krung Meuh Putuskan Listrik Warga, Kodim dan Danramil Diminta Klarifikasi

10 Januari 2026 - 12:09 WIB

Trending di Aceh