Lhokseumawe, Harianpaparazzi – Di tengah momentum swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo, Bulog Lhokseumawe mengklaim stok beras aman menjelang Ramadan dan Lebaran 1446 H. Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan pertanyaan tajam mengenai kebijakan pengadaan gabah, ketergantungan pada impor, dan tantangan infrastruktur justru menghambat produktivitas petani lokal.
Berdasarkan data terbaru, persediaan stok Bulog Lhokseumawe tercatat mencapai 6.850 ton untuk tiga bulan ke depan. Bulog optimis mampu menyerap 5.000 ton gabah untuk Aceh Utara dan menargetkan 10.000 ton beras untuk tiga wilayah, termasuk Bireun dan Pemko Lhokseumawe. Di sisi lain, pemerintah kini fokus pada pengadaan gabah lokal, sesuai dengan larangan impor dan target serapan hingga 3 juta ton pada 2025, meskipun data realitas di lapangan masih menunjukkan kontradiksi.
Dalam wawancara, kepala Bulog Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa pengadaan gabah didapatkan langsung dari petani di Kecamatan Samudra, Syamtalira Bayu, Meurah Mulia, dan Nibong. Hingga tanggal 11 Februari 2025, stok gabah yang telah terserap mencapai 48 ton, dengan hasil panen 2025 dilaporkan surplus dibanding tahun sebelumnya. Namun, pertanyaan muncul mengingat sebelumnya banyak beras Aceh yang dikomoditaskan oleh tengkulak di Medan dan dikemas ulang dengan harga yang jauh lebih tinggi—meskipun harga beli di tingkat petani masih berada di kisaran Rp6.000 hingga Rp6.300 per kilogram.
Sementara itu, tantangan infrastruktur turut mengancam pencapaian swasembada pangan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Aceh Utara, Erwandi, saat temu pers kamis (13/02), mengungkapkan kondisi irigasi di area Kreung Pase masih jauh dari kata optimal. Di delapan kecamatan yang menggantungkan pasokan air dari irigasi tersebut, banyak petani terpaksa tidak turun ke sawah karena saluran irigasi yang belum sepenuhnya diperbaiki. Bahkan, selama empat kali musim tanam sejak 2023, terjadi penurunan produktivitas padi hingga mencapai 200 ribu ton, meskipun data BPS tahun 2023 menunjukkan surplus produksi berkat dukungan sistem irigasi lain seperti Langkahan dan Kreung Tuan.
Lebih jauh, koordinasi antara Dinas Pertanian dan pihak terkait dalam perencanaan infrastruktur irigasi masih dinilai minim. Erwandi menyatakan, “Kami hanya sebagai penerima manfaat. Kalau irigasi berfungsi, petani bisa turun ke sawah. Kalau tidak, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa.” Hal ini menimbulkan keraguan mengenai peran aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang sesungguhnya.
Secara geografis, Aceh Utara memiliki lahan pertanian seluas 54 ribu hektar dengan sistem irigasi yang terbagi: 15 ribu hektar dari Irigasi Langkahan, 8 ribu hektar dari Kreung Pase dan Alue Ubay, serta 31 ribu hektar dari Kreung Tuan.
Meskipun produksi padi pada beberapa musim mengalami penurunan akibat gangguan irigasi, dua sistem irigasi di wilayah barat dan timur berhasil menjaga surplus produksi. Namun, perbedaan harga antara beras impor—yang sebelumnya didatangkan dari Thailand—dan beras lokal masih menciptakan disparitas yang merugikan petani.
Kebijakan kenaikan harga sebesar Rp500 per kg, menurut Junaidi warga Kreung Lingka Barat Kecamatan Baktiya kondisi semakin membingungkan. Karena tahun lalu Para agen menetapkan harga jual gabah kering panen di tingkat eceran 7 ribu 200 rupiah perkilogram. Dengan rencana pemerintah tersebut, lanjutnya akan mempersulit melunasi hutang modal yang selama ini menjerat petani akibat pinjaman KUR dan dukungan dari tengkulak. (firdaus)
