Aceh Tamiang, Harianpaparazzi.com – Dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang masih menjerit pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada 24 November 2025 lalu. Hingga awal Februari 2026, sejumlah sekolah di Kota Kuala Simpang dan beberapa kecamatan lain masih bergelut dengan kerusakan berat, lumpur tebal, serta keterbatasan sarana belajar mengajar.
Salah satu sekolah yang terdampak parah adalah SD Negeri 1 Kuala Simpang, bangunan tua peninggalan era Belanda yang terdiri dari dua lantai. Sekolah ini terendam lumpur lebih dari satu meter. Hingga Jumat (06/02/2026), proses pembersihan masih terus dilakukan dengan bantuan alat berat, relawan, serta personel TNI. Aktivitas pembersihan tersebut telah berlangsung hampir dua bulan terakhir.
Kerusakan fisik bangunan hanyalah satu sisi dari persoalan. Di sisi lain, ribuan siswa terpaksa mengikuti proses belajar mengajar dalam kondisi serba terbatas, sebagian tanpa meubelair, bahkan belajar di tenda-tenda darurat. Situasi ini menjadi beban tambahan bagi orang tua murid yang juga terdampak langsung secara ekonomi akibat bencana.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, Sepriyanto, mengatakan secara umum proses belajar mengajar di sekolah terdampak sudah kembali berjalan, meski belum sepenuhnya normal.
“Sebagian sekolah sudah mulai beraktivitas kembali, walaupun tanpa mobilier dan masih menggunakan tenda darurat. Untuk sekolah yang tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, akan direlokasi ke lokasi lain yang lebih aman, seiring perpindahan pemukiman warga,” ujarnya.
Menurut Sepriyanto, sekitar 85 persen meubelair sekolah rusak berat, sehingga sangat membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia berharap realisasi bantuan dapat dilakukan paling tidak pada bulan Juni atau Juli mendatang.
“Kalau tidak segera dipenuhi, ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di Aceh Tamiang,” katanya.
Data Dinas Pendidikan mencatat, 85 persen sekolah di Aceh Tamiang terdampak langsung banjir bandang. Total bangunan pendidikan yang mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan mencapai 389 unit, terdiri dari 217 PAUD, 155 SD, dan 47 SMP, termasuk satuan pendidikan nonformal seperti SKB dan PKBM.
Tak hanya bangunan, hampir 90 persen peralatan pendidikan digital seperti layar interaktif, smart TV, dan Chromebook dilaporkan rusak berat. Kondisi ini dinilai mengancam keberlanjutan program digitalisasi pendidikan di daerah tersebut.
Dampak bencana juga dirasakan langsung oleh sumber daya manusia pendidikan. Sekitar 42 ribu siswa dan 5 ribu guru tercatat terdampak langsung. Bahkan, tujuh siswa dan tiga guru dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tersebut.
Selain kerugian material, persoalan trauma psikologis juga menjadi perhatian. Sepriyanto mengakui pemulihan trauma klinis bagi guru dan siswa masih dilakukan secara terbatas.
“Pemulihan trauma sejauh ini dilakukan seadanya. Kami berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan pendampingan trauma klinis psikis secara bertahap,” ujarnya.
Sementara itu, bantuan perlengkapan sekolah dari pemerintah pusat, BNPB, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dalam Negeri memang sudah berjalan. Namun, dengan skala dampak yang begitu besar, bantuan tersebut dinilai masih jauh dari cukup.
Di tengah lumpur yang belum sepenuhnya kering, dunia pendidikan Aceh Tamiang kini menunggu lebih dari sekadar janji. Mereka menanti kepastian, kehadiran negara, dan keberpihakan nyata agar ruang kelas kembali menjadi tempat harapan, bukan sekadar tenda darurat yang menahan waktu. (firdaus)
