Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Aceh

Mulkan Efek: Ketika Pemko Lhokseumawe Kehilangan Standar Etika (Bagian I)

badge-check

Mulkan Efek: Ketika Pemko Lhokseumawe Kehilangan Standar Etika (Bagian I) Perbesar

Catatan : Firdaus/Tri Nugroho

Suasana di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe mendadak panas. Mulkan, S.T., nama yang mencuat bukan karena prestasi, melainkan masa lalu kelamnya sebagai mantan terpidana narkotika, kini duduk manis sebagai Kepala Bagian Umum. Pelantikannya pada 8 April 2025 lalu menyisakan banyak tanya – tentang etika, moralitas, dan integritas tata kelola pemerintahan daerah.

Wartawan yang hendak menemui Mulkan pada Senin (14/04) di ruangannya mendapati informasi bahwa ia dipanggil Wakil Wali Kota. Namun, setelah ditunggu lebih dari dua jam, sosok Mulkan tak kunjung muncul. Diduga kuat, ia menghindar dari sorotan publik dan pertanyaan media.

Sikap tertutup juga ditunjukkan Kepala BKPSDM Irsyadi, yang tidak merespons saat dihubungi. Padahal, dalam pernyataan sebelumnya, Irsyadi telah mengakui bahwa Mulkan adalah eks napi narkoba. Ia divonis satu tahun empat bulan dalam perkara penyalahgunaan sabu dan telah menjalani hukuman. Irsyadi berdalih bahwa pengangkatan Mulkan telah mendapat persetujuan administratif dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), meskipun mengakui secara etika, hal itu memang tidak patut.

Kebobrokan Prosedural dan Bungkamnya Baperjakat

Kepala Bagian Prokopim Setdako Lhokseumawe, Hermawan, yang dikonfirmasi, juga terlihat gamang menjawab. Ia menegaskan bahwa seluruh proses sudah mengikuti mekanisme dan regulasi, namun tidak mampu menjelaskan apakah penempatan Mulkan sesuai dengan sistem merit. Bahkan, saat ditanya apakah Baperjakat telah menggelar sidang resmi dalam pengangkatan ini, Hermawan menyarankan untuk langsung menghubungi Irsyadi.

Lebih jauh, Hermawan secara tersirat meminta agar pemberitaan soal Irsyadi dan Mulkan tidak dilanjutkan. Ia mengaku khawatir jika dirinya sebagai pejabat yang baru dilantik ikut terseret.

Rekam Jejak yang Mengguncang Kepercayaan Publik

Mulkan bukan sekadar nama. Ia adalah simbol dari krisis keteladanan di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan dokumen pengadilan, ia tertangkap pada Maret 2021 atas kepemilikan 1,12 gram sabu yang disembunyikan di rumahnya. Ia mengaku membeli dan mengonsumsi sabu beberapa jam sebelum ditangkap. Tes urine menyatakan hasil positif mengandung metamfetamin.

Dalam proses hukum, Mulkan dijerat pasal berlapis dan divonis satu tahun empat bulan penjara. Namun, pasca vonis itu, ia tidak diberhentikan sebagai ASN, dan kini justru menjabat posisi strategis.

Etika yang Dilupakan, Moral yang Ditinggalkan

UU ASN No.5 Tahun 2014 dan PP No.11 Tahun 2017 menjadi pijakan administratif. Namun, hukum administrasi tak serta merta memadai untuk menjawab pertanyaan moral publik: apakah seorang mantan pengguna narkoba pantas menjabat posisi pengambil kebijakan dalam birokrasi pemerintahan?

Jika Pemko Lhokseumawe menyatakan bahwa proses ini legal, publik tetap berhak mempertanyakan, “Apakah ini etis?”

Di ruang-ruang kopi masyarakat, pertanyaan itu terus bergema. Dan kini, isu tersebut sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Pertanggungjawaban publik menunggu. (Bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Hari Ketiga Ops Zebra Seulawah 2026, Polres Lhokseumawe Tindak 62 Pelanggar Lalu Lintas

19 Nov 2026 - 16:05 WIB

Hari Ketiga Ops Zebra Seulawah 2026, Polres Lhokseumawe Tindak 62 Pelanggar Lalu Lintas

Kejar Target Akhir Tahun, 90 Huntap Lhok Puuk Dikebut dalam 90 Hari

18 Nov 2026 - 19:15 WIB

Kejar Target Akhir Tahun, 90 Huntap Lhok Puuk Dikebut dalam 90 Hari

Huntap Lhokpuuk Dibangun Rp20,8 Miliar, Satgas PRR Targetkan Konstruksi Berdiri Akhir Tahun

18 Nov 2026 - 17:00 WIB

Huntap Lhokpuuk Dibangun Rp20,8 Miliar, Satgas PRR Targetkan Konstruksi Berdiri Akhir Tahun

Polemik Dugaan Percaloan Kamar di RS Cut Meutia Aceh Utara, Ketua Dewan Pengawas Janji Evaluasi dan Siapkan Teguran

18 Nov 2026 - 15:04 WIB

Polemik Dugaan Percaloan Kamar di RS Cut Meutia Aceh Utara, Ketua Dewan Pengawas Janji Evaluasi dan Siapkan Teguran

Bantuan Banjir Diserahkan, Solusi Jangka Panjang Subulussalam Masih Dinanti

17 Nov 2026 - 22:28 WIB

Bantuan Banjir Diserahkan, Solusi Jangka Panjang Subulussalam Masih Dinanti
Trending di Aceh