Aceh Tenggara, harianpaparazzi.com – Di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, kekhawatiran muncul saat alat berat Excavator melintasi jalan aspal tanpa pengamanan yang memadai.
Excavator tersebut melintas sejauh kurang lebih 600 meter tanpa papan alas, menyebabkan sebagian jalan terkelupas dan terancam rusak akibat kontak langsung dengan aspal.
Warga setempat mengecam tindakan ini dan menuntut tanggung jawab dari pihak pemilik excavator tersebut, pihak yang bertanggung jawab atas Alat Berat Tersebut.
Dalam Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 38 tahun 2004 menegaskan konsekuensi hukuman pidana dan denda hingga Rp. 1.500.000.000 bagi pelanggar yang mengganggu fungsi jalan sebagai sarana umum.
Berdasarkan Informasi masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan kalau alat berat Excavator melintas di jalan Desa Lawe Sumur sekitar pukul 11.00 pada Selasa, 07 Januari 2025.
Padahal jalan Desa Lawe Sumur menuju Desa Teger Miko baru saja dibangun pada 2018 lalu.
Akibat Kerusakan pada lapisan aspal di bagian sisi pinggir jalan, mengundang perhatian Aktivis, MHD Fikri mengatakan, seharusnya alat berat yang digunakan dalam proyek seperti ini dilengkapi dengan perlindungan untuk mencegah kerusakan pada infrastruktur yang ada.
“Kepada penegak hukum atau pihak berwenang kami berharap sekiranya dapat memberi sanksi tegas bagi pihak pelaku pengrusakan jalan raya,” ujar Fikri kepada harianpaparazzi.com, Selasa (07/01/2025).
Sedangkan Kondisi Jalan ini baru saja di aspal akibat alat berat yang melintas tanpa perlindungan yang memadai menyebabkan kondisi aspal rusak dan terkelupas dan Kami sangat khawatir kerusakan ini akan semakin parah jika tidak segera diperbaiki.
“Setiap proyek harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberadaan infrastruktur yang ada, bukan malah merusaknya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fikri mendesak agar pengawasan terhadap penggunaan alat berat di area publik harus diperketat, terutama dalam proyek-proyek yang berpotensi merusak infrastruktur jalan.
“Kerusakan jalan akibat alat berat yg melintasi badan jalan perlu tanggung jawab dari pihak pemilik alat,” ujar Kadis PUPR Aceh Tenggara saat dikonfirmasi via Whatsapp, Selasa (07/01/2025)
Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta keputusan Menteri Perhubungan nomor 69 tahun 1993, tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan, yang terakhir diubah dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 30 tahun 2002, apabila merusak ruas jalan umum milik negara, bisa mendapatkan sanksi hukum atau pidana.
“Seharusnya alat berat yg melintasi jalan aspal, apalagi menggunakan roda rantai besi berakibat rusaknya jalan dan diharap pihak pemilik alat berat ( excavator ) dapat mempertanggung jawabkan kerusakan yang ditimbulkannya, serta diharapkan kerusakan tersebut dapat diperbaiki,” pungkasnya. (Azhari)
