Menu

Mode Gelap
Kabar Gubernur Aceh Nikah Lagi Beredar di Medsos, Pemerintah Aceh Belum Beri Klarifikasi Diduga Tanpa Izin Camat dan Pemkab, Geuchik di Nibong Ikuti Bimtek Tertutup ke Medan, Per Desa Dipungut Rp15 Juta Begini Cara Warga Aceh Timur Akhirnya Mendapat Air Minum Layak Pascabanjir Menguak Keadaan di Kuala Simpang: Dua Bulan Pascabanjir, Lumpur dan Sampah Masih Mengurung Permukiman Warga Menunggu Bantuan di Tengah Lumpur, Jerit Pengungsi Baktiya di Tanggap Darurat Keempat Proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Aceh Utara Masih Tertunda, Baru Capai 53 Persen

Aceh

Ironis: Saat Pemda Bagikan Rumah Gratis, Korban Bencana Alam Tinggal di Gubuk Reot

badge-check


					Ironis: Saat Pemda Bagikan Rumah Gratis, Korban Bencana Alam Tinggal di Gubuk Reot Perbesar

Lhoksukon, Harianpaparazzi – Keputusan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk tidak memasukkan warga Lhokpuuk sebagai penerima bantuan rumah layak huni (RLH) tahun 2025 menuai kritik tajam dari Geuchik Lhokpuuk, T. Bahktiar. Dalam wawancaranya, ia mempertanyakan janji Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, MSi, yang sebelumnya berkomitmen membantu korban abrasi pantai.

“Pada kunjungan tanggal 17 September 2024 lalu, Pj Bupati berjanji akan mengupayakan bantuan rumah bagi warga kami yang rumahnya hancur akibat abrasi. Namun hingga saat ini, warga kami masih tinggal di gubuk reot, dan dari 3.000 unit RLH yang dialokasikan Dinas Perkim Propinsi Aceh tahun 2025, tidak ada satupun yang diberikan kepada kami,” ungkap Geuchik Bahktiar pada Senin (30/12).

Disebutkan, bahwa sebanyak 38 rumah rusak akibat abrasi pantai di Lhokpuuk wajib mendapatkan bantuan, namun upaya tersebut terabaikan. Bahkan, proposal pengajuan bantuan yang telah diajukan pihak kecamatan kepada Pj Bupati dan DPRK tidak mendapat tanggapan positif. Menurut Bahktiar, Pemda berdalih bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama.

Geuchik Bahktiar juga menegaskan bahwa lahan untuk pembangunan rumah telah tersedia. Badan Pertanahan Aceh Utara mendukung dengan memberikan jaminan atas lahan bagi 240 warga yang tidak memiliki rumah sama sekali. Namun, persyaratan administrasi, seperti kepemilikan sertifikat tanah atau Akte Jual Beli (AJB), masih menjadi kendala utama.

“Kami telah membahas persoalan ini dengan berbagai pihak, termasuk wakil rakyat, Dinas Sosial, hingga Kementerian Sosial. Namun hingga kini belum ada solusi konkret. Kalaupun Pemda harus menyediakan lahan seluas dua hektare untuk korban bencana, itu wajar mengingat tanah dan rumah warga telah hilang akibat abrasi,” jelasnya.

Bahktiar berharap Pemda segera memprioritaskan bantuan bagi masyarakat Lhokpuuk. Ia menggambarkan kondisi yang memprihatinkan di desanya, di mana satu gubuk kecil harus dihuni oleh dua kepala keluarga.

“Kami hanya meminta agar masyarakat Lhokpuuk mendapatkan perhatian. Situasi ini sangat mendesak. Jangan biarkan mereka terus hidup dalam kondisi memprihatinkan seperti ini,” tegasnya. (firdaus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Bau Sulfur menyengat di PT. PEMA, Gubernur Aceh Harus Turun Tangan

22 Januari 2026 - 16:57 WIB

Dugaan Pemalsuan Dokumen BLT 2024 di Blang Majron Mandek, Ketua YARA Lhokseumawe Desak Kepastian Hukum

22 Januari 2026 - 10:05 WIB

Pembuktian Penggugat Dinilai Lemah dalam Perkara 18/Pdt.G/2025/PN Lhoksukon

21 Januari 2026 - 19:13 WIB

Kabar Gubernur Aceh Nikah Lagi Beredar di Medsos, Pemerintah Aceh Belum Beri Klarifikasi

20 Januari 2026 - 16:40 WIB

Bupati Salim Fakhry Peusijuek, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah

20 Januari 2026 - 11:09 WIB

Trending di Aceh